Sebagai negara hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki kapasitas untuk menyerap emisi dalam jumlah besar. Dengan tingkat deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir, dapat dipastikan Indonesia sudah berada di jalur yang benar.

Lebih lanjut, Indonesia telah mengesahkan strategi jangka panjang untuk low carbon dan climate resilience 2050 serta peta jalan untuk mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Di Bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, ISF 2024 dirancang untuk mendorong kolaborasi internasional dan berbagi best practices dalam dekarbonisasi guna memperkuat upaya global menuju pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Catat! Ini Komitmen Ganjar Pranowo Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan di Indonesia, Penyebab Perubahan Iklim

ISF disebut sebagai pertemuan aksi iklim terbesar kedua di kawasan Asia-Pasifik, setelah COP29 yang akan berlangsung di ibu kota Azerbaijan, Baku. Lebih dari 11.000 peserta terdaftar dari 53 negara menjadi bagian dari acara ISF yang berlangsung selama dua hari tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggarisbawahi pentingnya peran Indonesia dalam memajukan keberlanjutan di kawasan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk mineral kritis yang dapat mempercepat transisi menuju jalur ekonomi yang lebih hijau dan bersih.

Oleh karena itulah, Indonesia menggelar ISF 2024 dan ke depannya forum tersebut dapat menjadi "The Davos for Sustainability" di Asia-Pasifik, sekaligus menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan sumber daya guna menghadapi tantangan bersama.

Baca Juga: Gelombang Protes Petani Eropa Tandai Solusi Perubahan Iklim Jangan Terbatas Cuma Dibahas Para Elite

Indonesia berada di persimpangan yang penting dalam sejarahnya, di mana kebutuhan untuk mengadopsi jalur ekonomi yang hijau dan bersih menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Akan tetapi, dalam upaya mengeluarkan Indonesia dari kelompok pendapatan menengah (middle income bracket) diperlukan pendekatan strategis untuk mempertahankan pertumbuhan hijau, supaya Indonesia dapat menjadi negara maju pada 2045.

Kolaborasi yang kuat berdasarkan asas saling menghormati menjadi salah satu strategi untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan komitmen iklim sangat penting.

Baca Juga: Dirjen Hak Asasi Manusia Dhahana Putra: Fatwa MUI tentang Iklim Sejalan dengan Hak Asasi Manusia

(Oleh Asri Mayang Sari)***