"Dalam demokrasi, kebebasan sipil harus dijunjung tinggi. Kalau rakyat takut dalam menyuarakan pendapatnya dan pers takut mengkritik pemerintah, berarti ada yang salah dengan demokrasi hari ini. Harus diakui, demokrasi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja," kata Ari.

Berdasarkan data Freedom House, indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada 2023. Data Reporters Without Borders (RSF) juga menunjukkan penurunan terhadap skor kebebasan pers Indonesia, yakni dari 63,23 poin pada 2019 menjadi 54,83 poin pada 2023.

Tidak hanya itu, kata Ari yang juga pengajar Program Pascasarjana di berbagai perguruan tinggi itu, imbauan Puan agar para elite menjalankan politik dengan nilai-nilai adalah hal yang penting di saat politik hari ini semakin transaksional. Demokrasi kita sedang berada di pinggir jurang yang mematikan, ujarnya. 

Baca Juga: Ketua DPR RI Puan Maharani Berharap RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Bermanfaat Demi Indonesia Emas 2045

"Karena sejatinya politik atau alat perjuangan orang banyak. Kalau hanya dikendalikan segelintir elite, misalnya dalam pencalonan Pilkada sekarang ini, yang ada adalah transaksi antarelite demi kepentingannya sendiri, bukan kepentingan rakyat yang diwakilinya," ucap Ari.

Politik transaksional saat ini tengah menjangkiti tubuh bangsa Indonesia. Pinjam istilah intelektual Muhammadiyah, Dr. Sukidi, politik transaksional akan membunuh demokrasi. Jika demokrasi mati, maka hukum akan mati. Bila hukum mati, maka negara pun akan mati.

Artinya, terjadilah kekacauan sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara yang beretika dan beradab hancur. Dampaknya luar biasa, keadilan akan runtuh. Dan runtuhnya keadilan sama dengan runtuhnya semesta. 

Baca Juga: Puan Maharani Terima Penghargaan Exemplary Woman in Politic di Kartini Awards

Allah menyatakan dalam Alquran, tegaknya langit dan bumi ditopang oleh keadilan (Surat Al-Mulk ayat 3). Allah pun mewajibkan manusia untuk berbuat adil (Surat An-Nahl ayat 90). Itulah sebabnya, Sayyidina Ali menyatakan bahwa tegakkan keadilan walau langit akan runtuh.

Demokrasi, di dunia modern, dianggap sebagai sarana terbaik untuk menegakkan keadilan. Betul demokrasi tidak sempurna untuk mencapai negara berkeadilan. Tapi itulah cara yang dianggap paling relevan di dunia modern untuk menampung semua aspirasi akyat dalam berbangsa dan bernegara, demi mencapai keadilan.

Itulah sebabnya Pancasila meletakkan "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" sebagai platform kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga: Ketua DPR RI Puan Maharani Dukung Jamu Sebagai Ciri Khas Indonesia Terus Dilestarikan

*Amidhan Shaberah, Komisioner Komnas HAM (2002-2007) dan Ketua MUI (1995-2015). ***