Oleh: Amidhan Shaberah*

ORBITINDONESIA.COM - Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat 16 Agustus 2024 di Senayan, Jakarta mendapat sambutan luas. Pidatonya, dianggap relevan dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini, yang tengah mendapat sorotan dunia internasional.

Di depan Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, ketua DPD, dan para pejabat tinggi negara lainnya, Puan Maharani secara jelas mengkritik bahwa demokrasi di Indonesia belum berjalan baik. 

Baca Juga: Ketua DPR RI Puan Maharani Berharap RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Bermanfaat Demi Indonesia Emas 2045

"Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif," ungkap Puan.

Keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang tersebut dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis, yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

"Hikmat kebijaksanaan adalah suatu kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara," terang Puan.

Baca Juga: Puan Maharani Terima Penghargaan Exemplary Woman in Politic di Kartini Awards

Oleh karena itu, politik berbangsa dan bernegara harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang beradab, bermartabat, dan beretika. Dengan begitu, kata Puan, perjuangan politik memiliki makna membangun peradaban.

"Apabila politik dijalankan tanpa nilai-nilai, maka perjuangan politik hanya berisikan kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan," tutup perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

"Apa yang disampaikan Puan itu mewakili aspirasi rakyat yang merasakan demokrasi kian mandek hari-hari ini. Misalnya, penekanan Puan bahwa demokrasi harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapat dan kritik," kata pengamat komunikasi politik dari Lembaga Kajian Komunikasi Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Agustus 2024.

Baca Juga: Ketua DPR RI Puan Maharani Dukung Jamu Sebagai Ciri Khas Indonesia Terus Dilestarikan

Menurut Ari, apa yang disampaikan Puan sangat relevan dengan indeks demokrasi yang semakin turun, sebagaimana dilaporkan banyak lembaga pemerhati demokrasi. Penekanan Puan pada kebebasan sipil sebagai salah indikator utama demokrasi juga tepat.

"Dalam demokrasi, kebebasan sipil harus dijunjung tinggi. Kalau rakyat takut dalam menyuarakan pendapatnya dan pers takut mengkritik pemerintah, berarti ada yang salah dengan demokrasi hari ini. Harus diakui, demokrasi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja," kata Ari.

Berdasarkan data Freedom House, indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada 2023. Data Reporters Without Borders (RSF) juga menunjukkan penurunan terhadap skor kebebasan pers Indonesia, yakni dari 63,23 poin pada 2019 menjadi 54,83 poin pada 2023.

Baca Juga: Indra Iskandar: Tiga Pimpinan DPR RI Termasuk Puan Maharani Langsung Bertolak ke IKN Usai Sidang Tahunan MPR

Tidak hanya itu, kata Ari yang juga pengajar Program Pascasarjana di berbagai perguruan tinggi itu, imbauan Puan agar para elite menjalankan politik dengan nilai-nilai adalah hal yang penting di saat politik hari ini semakin transaksional. Demokrasi kita sedang berada di pinggir jurang yang mematikan, ujarnya. 

"Karena sejatinya politik atau alat perjuangan orang banyak. Kalau hanya dikendalikan segelintir elite, misalnya dalam pencalonan Pilkada sekarang ini, yang ada adalah transaksi antarelite demi kepentingannya sendiri, bukan kepentingan rakyat yang diwakilinya," ucap Ari.

Politik transaksional saat ini tengah menjangkiti tubuh bangsa Indonesia. Pinjam istilah intelektual Muhammadiyah, Dr. Sukidi, politik transaksional akan membunuh demokrasi. Jika demokrasi mati, maka hukum akan mati. Bila hukum mati, maka negara pun akan mati.

Baca Juga: Pilkada Jakarta 2024: Puan Maharani Minta Pencatutan NIK Dukung Calon Independen Diusut

Artinya, terjadilah kekacauan sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara yang beretika dan beradab hancur. Dampaknya luar biasa, keadilan akan runtuh. Dan runtuhnya keadilan sama dengan runtuhnya semesta. 

Allah menyatakan dalam Alquran, tegaknya langit dan bumi ditopang oleh keadilan (Surat Al-Mulk ayat 3). Allah pun mewajibkan manusia untuk berbuat adil (Surat An-Nahl ayat 90). Itulah sebabnya, Sayyidina Ali menyatakan bahwa tegakkan keadilan walau langit akan runtuh.

Demokrasi, di dunia modern, dianggap sebagai sarana terbaik untuk menegakkan keadilan. Betul demokrasi tidak sempurna untuk mencapai negara berkeadilan. Tapi itulah cara yang dianggap paling relevan di dunia modern untuk menampung semua aspirasi akyat dalam berbangsa dan bernegara, demi mencapai keadilan.

Baca Juga: Ketua DPR RI Puan Maharani: Megawati Soekarnoputri Tak Hadiri Upacara HUT RI di IKN Karena Agenda Partai

Itulah sebabnya Pancasila meletakkan "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" sebagai platform kehidupan berbangsa dan bernegara.

*Amidhan Shaberah, Komisioner Komnas HAM (2002-2007) dan Ketua MUI (1995-2015). ***