“Kita perlu mengapresiasi kebijakan poppy ban. Pertanyaannya adalah bentuk dukungan apa yang dapat diberikan oleh masyarakat internasional sehingga kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Afganistan,” kata dia, merujuk pada larangan menanam opium di Afganistan, yang telah menurunkan 95 persen cultivation of opium di Afganistan.

Dalam konteks ini, Retno mengatakan perlunya rehabilitasi bagi pengguna obat-obatan yang jumlahnya cukup signifikan dan berasal dari generasi muda Afganistan.

“Masa depan Afganistan akan suram jika upaya rehabilitasi tidak berhasil,” ujar dia, menegaskan.

Baca Juga: Bom Meledak di Masjid Afganistan, 21 Tewas Termasuk Ulama, 33 Luka luka

Dia kemudian menekankan pentingnya pendekatan inklusif dan kebijakan treatment yang setara, di mana para korban perempuan dapat memperoleh perlakuan yang setara. Dalam konteks ini, Indonesia siap membantu upaya rehabilitasi dan program reintegrasi ke masyarakat.

Retno kemudian memaparkan pentingnya menyediakan sumber ekonomi alternatif bagi kehidupan masyarakat Afghanistan, dengan memperkuat kemampuan ekonomi komunitas.

Indonesia telah berkomitmen untuk menyiapkan mata pencaharian alternatif bagi 2.000 rumah tangga di Distrik Chaparhar di Provinsi Nangarhar, melalui dukungan untuk praktik agronomi yang berdampak bagi lebih dari 14.000 rakyat Afganistan.

Baca Juga: Perempuan Afganistan Melawan dengan Membangun Sekolah Rahasia

“Indonesia juga mendorong negara-negara yang memiliki kesamaan karakter tanah dan cuaca, untuk dapat membantu rakyat Afganistan dalam identifikasi tanaman yang cocok untuk dikembangkan,” kata Retno.

Terakhir, mengenai penegakan hukum, Retno mengatakan bahwa meskipun poppy ban telah dilakukan, tetapi masih juga ada kegiatan perdagangan obat-obatan terlarang dengan situasi yang cukup mengkhawatirkan.

“Oleh karena itu, kerja sama untuk law enforcement, terutama dengan negara tetangga, menjadi sangat penting artinya,” katanya.

Baca Juga: ANALISIS: Posisi Rawan Misi PBB di Afganistan, Maju Kena Mundur Kena di Bawah Rezim Taliban

Pertemuan Doha III dipimpin oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo dan dihadiri oleh Taliban sebagai otoritas de facto di Afganistan.