DECEMBER 9, 2022
Internasional

Menlu Retno Marsudi: Ekonomi Inklusif yang Libatkan Perempuan Harus Termasuk Dalam Pembangunan Afganistan

image
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo berdiskusi mengenai perkembangan Afghanistan, di Doha, Qatar, pada Minggu, 30 Juni 2024. (ANTARA/HO-Kemlu RI)

ORBITINDONESIA.COM - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa ekonomi inklusif, yang melibatkan perempuan, harus menjadi bagian dalam pembangunan ekonomi Afganistan.

Pernyataan itu disampaikan Retno Marsudi dalam sesi pertama bertajuk Enabling Private Sector dalam Pertemuan ke-3 Para Utusan Khusus untuk Afganistan atau disebut Doha III di Qatar, Senin, 1 Juli 2024.

“Masalah perempuan ini selalu saya bawakan dalam tiap isu yang kita bahas. Dalam Sesi I, saya juga menyampaikan bahwa membangun kembali kepercayaan menjadi sangat penting sekali dalam sistem perbankan,” kata Retno Marsudi dalam transkrip keterangan pers yang disampaikan Kemlu RI, Senin malam.

Baca Juga: Bom Meledak di Masjid Afganistan, 21 Tewas Termasuk Ulama, 33 Luka luka

Selain pemberdayaan perempuan, dia juga menekankan pentingnya membangun lingkungan yang mendukung (enabling environment) bagi tumbuhnya sektor swasta (private sector) yang inklusif.

Retno memaparkan beberapa hal yang telah dilakukan Indonesia dengan Afganistan, misalnya kerja sama dengan Misi Bantuan PBB di Afganistan (UNAMA) di bidang inklusi keuangan dengan mengembangkan model bisnis keuangan mikro syariah.

“Kemudian kerja sama pengembangan sharia banking. Komunikasi saat ini terus berjalan dan sebagai catatan, Bank Dunia dalam presentasinya secara khusus menyebut Indonesia sebagai negara yang dapat memberikan kontribusi dalam hal ini,” tuturnya.

Baca Juga: Perempuan Afganistan Melawan dengan Membangun Sekolah Rahasia

Retno pun menyampaikan persiapan Indonesia untuk menyambungkan kontak antara para wirausahawan perempuan Indonesia dengan Afganistan.

“Hal lain yang saya sampaikan dalam Sesi I adalah mengenai pentingnya awareness mengenai rezim sanksi secara benar untuk menghindari dampak yang tidak perlu bagi ekonomi Afganistan,” katanya.

Ia kemudian mengusulkan pembentukan kelompok kerja (working group) yang khusus membahas kerja sama ekonomi dengan lebih konkret dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait guna memberikan kontribusi bagi kerja sama ekonomi.

Baca Juga: ANALISIS: Posisi Rawan Misi PBB di Afganistan, Maju Kena Mundur Kena di Bawah Rezim Taliban

Lebih lanjut, dalam Sesi II yang membahas soal pemberantasan narkotika, Retno mengatakan bahwa isu narkoba tidak hanya mengkhawatirkan bagi Afganistan, tetapi juga isu yang akan memberikan dampak pada kawasan dan dunia.

Halaman:
1
2
3
Sumber: Antara

Berita Terkait