Jadi, katanya, kebijakan Zero ODOL ini lebih baik dihentikan dulu dan ditata dulu programnya. Setelah tertata, juga harus dikoordinasikan dengan baik.

“Jadi, pemerintah harus bisa mengusahakan bagaimana agar kebijakan ini dapat dikondisikan supaya orang melanggar itu tidak usah harus ditindak dulu baru sadar, tapi dia sendiri merasa bahwa ODOL itu merugikan dari sisi hitung-hitungan bisnis,” tukasnya.

Karena akan berdampak ke berbagai sektor, menurut Suripno, pembahasan Zero ODOL ini sebaiknya langsung di bawah koordinasi Presiden dan tidak bisa jadi wewenang Kemenhub.

Baca Juga: APINDO: Penerapan Zero ODOL Tak Otomatis Naikkan Daya Saing Produk Indonesia

Dalam hal ini, Presiden bisa menugaskan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk terlebih dahulu membuat  perencanaan menyeluruh terkait kebijakan Zero ODOL ini.

“Harus dibuat perencanaan konsep yang benar-benar menyeluruh mulai dari pencegahannya, sistemnya, perencanaan intermodanya seperti apa, hubungan multimodanya seperti apa, dan lain-lain,” ujarnya.

Setelah Bappenas selesai membuat perencanaan kebijakan Zero ODOL yang menyeluruh, semua stakeholder harus diajak untuk membahasnya secara bersama-sama.

Baca Juga: DPR RI Minta ODOL Diselesaikan Lintas Sektoral

Termasuk di antaranya Kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, Kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas, Kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri, Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi, Kepolisian, pemerintah daerah, pelaku industri, serta para supir truk logistik dan pemilik barang.

“Semua pendapat-pendapat dan keluhan para stakeholder ini harus didiskusikan secara bersama-sama dan mencari solusi yang bisa diterima semua pihak, sehingga tidak ada satupun stakeholder yang merasa dirugikan dengan kehadiran kebijakan Zero ODOL ini nantinya,” ungkap Suripno.

Jadi, lanjutnya, dalam merumuskan kebijakan Zero ODOL ini harus ada slogan yang harus diterima bersama dan menjadi tanggung jawab bersama oleh semua stakeholder.

Baca Juga: MTI : Terkait ODOL, Kurangi Beban Jalur Darat, Tol Laut dan Kereta Api Perlu Dioptimalkan untuk Logistik

“Artinya, memang harus bertahap, nggak bisa grudak-gruduk dan ujug-ujug langsung membuat kebijakan Zero ODOL ini begitu saja dan harus dilaksanakan,” ucapnya.