Selain sertifikasi ISPO, kebijakan lainnya yang juga menjadi salah satu bagian utama dalam Inpres RAN KSB yakni program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Menko Airlangga mengatakan, pemerintah telah melakukan percepatan program PSR melalui penyederhanaan proses pengajuannya. Realisasi pelaksanaan program PSR baru mencapai rata-rata 50.000 hektare per tahun atau 28 persen dari target 180.000 hektare per tahun.

Adapun secara akumulasi dari tahun 2017 sampai 24 Maret 2024, pemerintah juga telah menyalurkan Dana PSR sebesar Rp9,25 triliun dengan total luas lahan 331.007 hektare.

Baca Juga: Kejaksaan Tinggi dan Bea Cukai Kalimantan Barat Gagalkan Ekspor 14 Kontainer Minyak Sawit Mentah Ilegal

Selain itu, Menko Airlangga juga mendorong dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah terkait implementasi RAN KSB dengan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam mempercepat penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) di wilayah masing masing.

Hingga saat ini, terdapat 9 provinsi yang telah memiliki RAD KSB, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat.

“Rapat terbatas tadi juga membahas penyelesaian sawit di kawasan hutan. Jadi sudah disiapkan berbagai skenario yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja,” ujarnya. ***

Baca Juga: Perusahaan Sawit Kalimantan Tengah PT Berkala Maju Bersama Minta Perlindungan Bareskrim Polri, Inilah Sebabnya