ORBITINDONESIA.COM - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai, netralitas Presiden Joko Widodo yang disinggung dalam Sidang Komite HAM PBB adalah hal yang biasa.

Menurut Airlangga Hartarto, yang juga menjabat Menko bidang Perekonomian itu, hampir semua presiden mempunyai partai sebagai kendaraan politiknya.

"Enggak ada tanggapan. Semua, hampir semua presiden punya partai. Lee Kuan Yew punya Partai PAP. Joe Biden dari Demokrat. Jadi itu biasa. Pak Jokowi partai-nya beda," kata Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Baca Juga: Kian Mesra, Jokowi Didampingi Prabowo Berkunjungan Kerja ke Jawa Timur

Airlangga menjelaskan bahwa pemimpin negara lainnya, seperti Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew berasal dari Partai Aksi Rakyat yang dibentuknya.

Kemudian, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berasal dari Partai Demokrat.

Adapun Anggota Komite HAM PBB (CCPR) asal Senegal, Bacre Waly Ndiaye, sempat mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2024, dalam Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, 12 Maret lalu.

Baca Juga: Wow, Kaesang Putra Jokowi Muncul di Bursa Bakal Calon Wali Kota Surakarta

Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.

"Kampanye digelar setelah putusan di saat-saat terakhir yang mengubah syarat pencalonan, memungkinkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan," kata dia dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV.

Ia kemudian mempertanyakan, apa langkah-langkah yang diterapkan di Indonesia guna memastikan para pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pelaksanaan pemilu.

Baca Juga: Sambut Pilkada 2024, PSI Menilai Jakarta Butuh Sosok Jokowi Baru untuk Calon Gubernur DKI Jakarta

Ndiaye pun bertanya, apakah pemerintah Indonesia sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut.