Politik kita akan memasuki wilayah rawan,  ideologi liberal yang ada di sistem politik kita mengulangi prilaku koruptif. Dan, tentu pembuktiannya bisa di lihat betapa besar kejadian penangkapan (OTT) dan status tersangka korupsi dari kalangan politisi.

Realitas miris yang membuncah dalam sistem pilihan demokrasi kita, merupakan "peringatan keras" bahwa  mengadopsi institusi demokrasi liberal adalah tidak sepenuhnya kompatibel dengan kondisi sosio-historis Indonesia. Fakta ini dapat menjadi peringatan bagi rakyat Indonesia khususnya para pemuja Demokrasi Amerika Serikat (AS).

Dengan demikian, para elite politik Indonesia segera sadar bahwa sistem pilpres langsung yang sudah 5 kali berlangsung hanyalah menyisakan masalah krusial di tengah masyarakat, baik itu tuduhan kecurangan, saling fitnah, pecah belah persatuan, konflik antar pendukung, bahkan menyisahkan kegaduhan yang terus berlanjut.

Baca Juga: Dr Abustan: Kemiskinan, Pendidikan, dan Kesejahteraan

Akhirnya, sudah saatnya kembali kerumah demokrasi sistem sendiri untuk disempurnakan. Seperti yang telah diingatkan oleh Mohammad Hatta: "Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara  terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."

Selanjutnya dikatakan, "Karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya" (Hatta, 1957: 34-35).

Jakarta, 24 Maret 2023 ***

Baca Juga: Dr H Abustan: Sepekan Ramadan Berlalu