DECEMBER 9, 2022
Internasional

Menlu RI Retno Marsudi: Penerapan Kecerdasan Buatan atau AI Harus Mendukung Demokrasi di Dunia Modern

image
Ilustrasi - Pemakaian teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). ANTARA/Freepik/am.

ORBITINDONESIA.COM - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan, penerapan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) harus bisa mendukung demokrasi di dunia modern.

“Baik demokrasi maupun teknologi digital bersifat transformatif. Keduanya mengubah cara kita mengambil keputusan penting, terutama upaya untuk meningkatkan inklusivitas,” kata Retno Marsudi.

Retno Marsudi bicara dalam the Third Summit for Democracy “AI/Digital Technology and Democracy” yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan, Senin, 18 Maret 2024.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tunjuk Budi Arie Setiadi Jadi Menlu Ad Interim, Kemana Retno?

Guna memastikan tercapainya tujuan tersebut, perlu didorong tata kelola digital global yang demokratis.

Menurut Retno, teknologi transformatif seperti AI harus dinavigasi oleh dan demi kepentingan banyak orang.

“Jalan menuju tata kelola digital global harus bebas, terbuka, aman, tidak terfragmentasi, dan inklusif. Indonesia sendiri telah memperkenalkan peraturan mengenai etika AI, baik di tingkat nasional maupun di tingkat ASEAN,” ujarnya.

Baca Juga: Menlu Retno Marsudi: Dewan Keamanan PBB Tidak Boleh Menoleransi Perang Apalagi Genosida di Palestina

Retno kemudian memaparkan pentingnya menutup kesenjangan digital global dan memperlakukan AI sebagai barang publik global.

“Namun, tidak ada satu metode yang cocok untuk semua. Selain menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara juga harus bisa mendapatkan akses digital yang mudah, adil, dan merata,” kata dia.

Retno pun menegaskan, suara negara-negara berkembang harus menjadi bagian yang hakiki dalam rangkaian pembangunan digital global.

Baca Juga: Menlu Retno Marsudi: Uni Eropa Harus Konsisten Hormati Hukum Internasional di Isu Palestina dan Gaza

“Indonesia aktif mengambil bagian dalam perundingan Global Digital Compact dan jalur lain di PBB dan forum internasional,” katanya.

Halaman:
1
2
Sumber: Antara

Berita Terkait