ORBITINDONESIA.COM - Deputi Perwakilan Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan organisasi lainnya di Jenewa, Swiss, Duta Besar Achsanul Habib, mengangkat pentingnya literasi keagamaan lintas budaya sebagai implementasi pendidikan lintas agama.

Dalam keterangannya yang disiarkan di Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024, Dubes Achsanul Habib mengatakan, hal tersebut guna mengatasi segala bentuk intoleransi dan prasangka beragama yang menjadi tantangan dunia saat ini.

“Pada saat ini, peningkatan literasi keagamaan lintas budaya dan pendidikan hak asasi manusia memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang menolak segala bentuk intoleransi dan prasangka beragama,” kata Achsanul Habib.

Baca Juga: Yudi Latif tentang Karya Lengkap Bung Hatta, Buku tentang Agama, Dasar Negara, dan Karakter Bangsa

Ia bicara dalam acara tambahan (side event) di sela-sela Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ke-55 di Jenewa, Swiss, Selasa, 12 Maret 2024.

Acara tersebut mengangkat tema The Role of Cross-Cultural Religious Literacy and Human Rights Education in Combating Intolerance, Negative Stereotyping, and Stigmatization of Persons Based on Religion and Belief.

Tema yang berarti "Peran Literasi Keagamaan Lintas Budaya dan Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Memerangi Intoleransi, Stereotip Negatif, dan Stigmatisasi Seseorang Berdasarkan Agama dan Keyakinan" itu sejalan dengan Resolusi Dewan HAM PBB 16/18.

Baca Juga: Dhahana Putra: Revitalisasi Kantor Urusan Agama Melayani Semua Agama untuk Permudah Akses Publik

Achsanul mengatakan, tema yang diangkat sangat relevan dengan peningkatan kasus pelanggaran HAM terhadap individu berdasarkan agama atau kepercayaan di seluruh dunia.

Selain intoleransi, stereotip dan stigmatisasi negatif, anggota kelompok agama dan penganut agama di seluruh dunia disebutnya juga menghadapi kebencian, diskriminasi dan kekerasan setiap hari.

Sementara itu, literasi keagamaan lintas budaya telah menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia. yang dipromosikan lewat dialog antaragama, yang telah terjalin secara bilateral dengan 34 negara mitra.

Baca Juga: PP Muhammadiyah Luncurkan Buku Jalan Baru Moderasi Beragama, Berisi Peran Aktif Haedar Nashir

Pemerintah Indonesia telah memprakarsai Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) pada Agustus 2023 untuk mengarusutamakan komitmen global.