Agar proyek Ibu Kota Negara itu benar-benar bisa tuntas berdiri di sana, dan semua instrumen pemerintahan bekerja di sana, tumbuh dan kemudian juga sehat, itu tak selesai dalam waktu lima tahun.

Ibu Kota Negara memerlukan waktu 20 sampai 25 tahun agar terkonsolidasi.

Apalah jadinya jika di tengah jalan, Ibu Kota Negara ditentang karena presiden baru yang tak memiliki komitmen memindahkan Ibu Kota, bahkan berupaya membatalkan undang-undang yang mendasarinya.

Baca Juga: Ikuti Analisis LSI Denny JA tentang Hasil Pilpres 2024 Hari Ini Pukul 15.00 WIB di Zoom Meeting

Jika di tahun 2024, Anies Baswedan yang terpilih, bukankah Anies sudah mengatakan ia tidak setuju dengan Ibu Kota Negara yang baru?

Maka segala pembangunan yang dimulai Jokowi di Ibu Kota negara segera mangkrak.

Tak akan pernah ada program besar yang berkelanjutan dapat tumbuh konsisten jika setiap ganti presiden juga berarti ganti kebijakan.

Lalu apa solusinya? 

Kita harus coba memulai membuat semacam barisan nasional seperti di Malaysia, koalisi semi permanen, setidaknya untuk kerja sama selama 20 tahun.

Mengapa minimal 20 tahun?

Itu karena tahun 2045 tinggal 20 tahun lagi. Setelah Prabowo Subianto terpilih di tahun 2024-2029, kita memerlukan tambahan lima belas tahun, tiga pemilu presiden lagi.