Ganjar juga selayaknya melakukan evaluasi ketat terhadap pola perencanaan yang ada di Jawa Tengah. Bappeda sebagai lembaga kunci di daerah saat ini terlindas oleh dominasi dinas-dinas yang “basah” oleh anggaran  (APBD).

Baca Juga: Perwira TNI AD di Tangerang Cabuli 7 Prajurit Pria, Sempat Kabur Lewat Jendela, Akhirnya Menyerahkan Diri

Perencanaan yang komprehensif disertai dengan rencana induk yang kuat akan memudahkan setiap Kepala Daerah (Bupati/Walikota) melakukan kontrol secara sistematis sampai tingkat yang paling bawah. Bappeda selayaknya menjadi garda terdepan Kepala Daerah dalam proses pembangunan di tingkat kabupaten/kota.

Bila aspek penguatan berbasis masyarakat dengan intervensi yang berbasis kekuatan lokal dan perencanaan yang kuat serta komprehensif, serta dijiwai oleh pemantauan yang ketat, niscaya akan menjadi modal dasar yang besar untuk mengakselerasi pemberantasan kemiskinan bagi Ganjar.

Di sisi lain, Ganjar punya modal dasar yang cukup kuat, yaitu sikap egaliter dan “low profile” sebagaimana penulis sebutkan di atas. Yakni dalam proses perumusan kebijakan serta dialog-dialog multipihak dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakatnya.

Baca Juga: Puluhan Kelurahan Sadar Hukum Binaan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Siap Diresmikan Rabu Pekan Depan

Pola pendekatan Ganjar sampai tingkat desa, dan dengan merangkul aparat desa beserta masyarakat dalam rangka memberantas dan mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah, merupakan modal kuat bagi Ganjar untuk direplikasikan dalam skala nasional: membangun Indonesia ke depan.

Dengan catatan, bila Ganjar Pranowo memperoleh kepercayaan dari segenap rakyat Indonesia untuk menjadi Presiden di tahun 2024. Semoga!

*Dr. Badikenita Sitepu, pemerhati pembangunan daerah. ***