Baca Juga: Sambil Menangis, Penjagub Gorontalo Sesalkan Massa Unras Bakar Kantor Bupati Pohuwato: Itu dari Pajak Rakyat 

Perlu menjadi pertimbangan lebih lanjut bahwa basis Gini Ratio BPS bersandar pada ketimpangan pengeluaran semata, bukan pada ketimpangan pengeluaran kekayaan.

Bila menilik pada ketimpangan pengeluaran kekayaan, sudah barang tentu wilayah yang tingkat kepadatannya tinggi seperti DKI Jakarta dan sekitarnya akan memiliki angka GR lebih tajam.

GR Provinsi DKI Jakarta pada September 2021 (saat masa pandemi) adalah berkisar pada 0,411 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021). Sedangkan pada Provinsi Jawa Tengah pada durasi Maret hingga September 2021 terjadi penurunan 0,004 point, di mana pada September 2021 GR Jawa Tengah berkisar pada 0,368 (BPS, 2023).

Mengapa analisis GR menjadi penting? Karena kohesivitas sosial erat kaitannya dengan upaya peningkatan pengurangan angka kemiskinan. Bila “kesenjangan” dibiarkan begitu tinggi, maka upaya pengurangan angka kemiskinan akan menghadapi jalan yang semakin terjal.

Baca Juga: Polisi Buru Otak Pelaku Pembakaran Kantor Bupati Pohuwato dalam Unjuk Rasa Tuntut Ganti Rugi Lahan Tambang

Pada semester 1 (satu) tahun 2022 pada wilayah perkotaan, angka GR Jawa Tengah berkisar 0,404, berada di bawah DKI Jakarta (0,423), Jawa Barat (0,428), bahkan DI Yogyakarta (0,446) yang letaknya berhimpitan dengan Jawa Tengah (website BPS, 2023).

Wilayah perkotaan yang menjadi sentra bagi perekonomian sekitarnya menjadi potensi laten yang harus dikelola dengan baik. Pola pendekatan Provinsi Jawa Tengah utamanya saat pemulihan pasca pandemi relatif lebih baik dibandingkan wilayah sekitarnya.

Intervensi Sosial Menjadi Kata Kunci Bagi Pemulihan Ekonomi

“Kami di Jawa Tengah coba mendesain, khususnya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, khusus. Jadi kemarin teman-teman kades sudah bantu mendata, verifikasinya sekarang sudah 100 persen,” ungkap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Portal Berita Provinsi Jawa Tengah, 7 Juni 2023).