Oleh: Dr. Badikenita Sitepu*

ORBITINDONESIA.COM - Masalah kemiskinan di Jawa Tengah mendadak mendapat sorotan "beberapa" pihak. Mungkin saja karena Gubernur-nya (Ganjar Pranowo) telah dicalonkan oleh PDIP sebagai calon presiden (capres).

Namun terlepas dari pencalonan tersebut, seharusnya upaya pemberantasan dan pengentasan kemiskinan sudah merupakan tanggung jawab negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Bagaimanakah sesungguhnya kondisi kemiskinan di Jawa Tengah di era Gubernur Ganjar Pranowo? Apa sajakah langkah penanganan yang telah dilakukannya? Serta seperti apakah dampaknya terhadap pencapresannya?

Baca Juga: Prediksi Skor Pertandingan BRI Liga 1: Persita Tangerang vs Dewa United, Live Streaming di Vidio

Sejauh ini, capaian kemajuan dari penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) di Jawa Tengah tersebut terus berjalan relatif baik. Untuk melakukan penilaian secara jernih dan objektif diperlukan metode analisis “kemiskinan” di Jawa Tengah, dengan membedah salah satu parameter penentuan daerah miskin berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS).

Ada 6 (enam) parameter tersebut, yakni: Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan yang terakhir adalah Gini Ratio.

Gini Ratio berdasarkan BPS adalah mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia. BPS menggunakan data pengeluaran untuk mengukur tingkat konsumsi. Data pendapatan bersumber dari Sensus Nasional.

Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai Gini Ratio (GR) berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi (website BPS, 2023).