Baca Juga: Karen Agustiawan Mantan Direktur Utama Pertamina, Resmi Ditahan oleh KPK dalam Kasus Korupsi LNG

Dinamika Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah 2008—2022

Wilayah kerja Pemerintah Provinsi Jateng cukup luas, yaitu 32.544,12 km², dan terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota.  Jumlah penduduk yang dinaungi pun cukup besar, yaitu 37.032.410 jiwa.  

Meskipun demikian, besaran APBD Jateng relatif proporsional dengan provinsi lainnya di Jawa, kecuali DKI Jakarta.

Pada 2022 APBD Jateng sebesar  Rp25,125 triliun[1]. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan  tahun 2014 yang jumlahnya hanya Rp14.425 triliun. Di antara 6 provinsi di Jawa pada 2022, APBD Jateng menempati urutan ke-4 setelah Provinsi DKI Rp82.471 triliun[2], Jawa Barat (Jabar) Rp32.283 triliun, dan Jawa Timur (Jatim) Rp 29.454 triliun.

Sementara itu, APBD Banten tercatat sebesar Rp11.279 triliun dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar Rp5.365 triliun.

Sejak lama provinsi Jateng merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pada 2008—2012, misalnya, rata-rata tingkat kemiskinannya sebesar 16,9 persen, masing-masing 18,9 persen untuk perdesaan dan 14,7 persen untuk perkotaan.

Pada periode tersebut, rata-rata tingkat kemiskinan nasional sebesar 13,47 persen, dengan rincian kemiskinan perdesaan sebesar 16,7 persen dan 10,1 persen di perkotaan.

Baca Juga: GEGER! Elon Musk Menyatakan Rencananya untuk Memungut Biaya Langganan dari Pengguna X sebelumnya Twitter

Ketika GP mulai menjabat Gubernur Jateng pada Agustus 2013, tingkat kemiskinan Jateng mencapai 14,6 persen atau 4,8 juta jiwa. Pada periode pertama pemerintahannya (2013—2018), tingkat kemiskinan Jateng turun sebesar 3,24 titik persen atau rata-rata menurun 0,67  titik persen per tahun.