Tapi apa yang terjadi sekarang? Ketimpangan ekonomi di Indonesia antara the poor yang mayoritas dengan the rich yang minoritas amat dalam. Saat ini, 10 persen orang kaya menguasai 90 persen ekonomi Indonesia. Kondisi ini jelas tidak sehat dan bisa memicu konflik yang berujung pada perpecahan.

Di samping itu, korporasi-korporasi besar yang menguasai ekonomi di Indonesia, justru merusak lingkungan dan menghancurkan ekonomi rakyat.

Bukan rahasia lagi -- kerusakan hutan, kehancuran lingkungan akibat pertambangan, dan pencemaran sungai akibat industri yang menggunakan bahan-bahan kimia, telah menghancurkan potensi ekonomi rakyat mayoritas.

Hutan rusak menyebabkan banjir dan longsor. Air tercemar menyebabkan ikan mati dan sawah rusak. Polusi udara menyebabkan paru-paru sakit dan tubuh manusia lemah. Semuanya membuat rakyat sengsara dan menderita.

Baca Juga: Inspiratif! Mahasiswa Universitas Jember Ini Punya Segudang Prestasi, Bahkan Jadi Penulis Buku

Seperti dinyatakan Buya Syafii -- rakyat tersingkir dari kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial yang berkeadilan akibat keserakahan oknum-oknum pebisnis yang mengendalikan korporasi secara serampangan. Tanpa melihat sisi manusiawi rakyat. Tanpa melihat keadilan ekonomi yang dituju Pancasila.

Lalu di mana sila kelima? Akankah tetap menjadi anak yatim piatu yang terlantar?

Catat, Sayidina Ali menyatakan, keadilan -- baik sosial maupun ekonomi -- adalah tiang utama penyangga kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Tanpa keadilan, negara akan runtuh.

Jadi, ideologi Pancasila tanpa implementasi keadilan sosial ekonomi, niscaya akan rapuh. Selanjutnya Indonesia sebagai NKRI yang berbasis pada Pancasila bisa runtuh.

Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Sumatra Selatan Beri Ratusan Bantuan Hukum Gratis kepada Warga Miskin