Inggris menyatakan bahwa Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza "harus disatukan kembali di bawah satu otoritas tunggal." Yaitu negara berdaulat Palestina, 

Dalam pernyataan penting lainnya, Inggris menyatakan Otoritas Palestina harus memiliki peran sentral dalam fase selanjutnya di Gaza, termasuk dalam hal tata kelola, keamanan, dan pemulihan awal pasca konflik.

Inggris juga menyerukan penyelenggaraan "Pemilu yang inklusif di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Gaza" dalam waktu cepat. London menegaskan kembali bahwa "Inggris mengakui hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak atas negara merdeka."

Baca Juga: Palestina Tuding Israel Berencana Musnahkan Warga Gaza dalam Operasi Militer Baru

"Inggris juga secara implisit menolak usulan dari Amerika Serikat untuk pengambilalihan Gaza oleh pihak ketiga. Sebaliknya London menyatakan dukungannya terhadap "perencanaan pemulihan dan rekonstruksi Gaza yang dipimpin oleh Palestina."

Pada Juni 2025 lalu, Inggris menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri Israel. Yaitu Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Keduanya dituduh menghasut  kekerasan berulang terhadap komunitas Palestina.

Menanggapi langkah Inggris, Kantor Perdana Menteri Israel menyampaikan pernyataan melalui media sosial X: "PM Inggris Keir Starmer memberi hadiah atas terorisme biadab Hamas dan menghukum para korbannya". Selanjutnya kantor PM tersebut menyatakan, sebuah negara jihad di perbatasan Israel hari ini, akan mengancam Inggris besok. 

Baca Juga: Hamas Sebut Niat Israel Kuasai Sepenuhnya Gaza adalah Kejahatan Perang

Netanyahu sendiri tengah menjadi buronan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, terutama terkait penggunaan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza.

Israel diketahui secara sistematis menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ribuan warga Gaza tewas diberondong peluru tentara Israel saat menunggu antrean bantuan kemanusiaan. 

Sikap Israel tersebut mendapat kecaman dunia internasional. Bahkan PM Israel (2021-2022) Naftali Bennet, menyebut Israel pelan-pelan telah menjadi "negara kusta".  

Baca Juga: China Minta Israel Segera Hentikan Niat untuk Mengambil Alih Kota Gaza

Bennet menyalahkan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Karena Netanyahu tak bisa menjaga citra Israel di mata dunia internasional. Kini Israel -- tambah Bennet --  telah populer sebagai negeri kusta. Negeri yang menjijikkan seperti halnya penyakit kusta.