Kedua, Inggris yang kerap membingkai dirinya sebagai pembela prinsip-prinsip kemanusiaan, harus segera menghentikan ekspor senjata dan barang-barang untuk keperluan militer lainnya ke Israel, serta mengembalikan pendanaan penuh kepada UNRWA, lembaga yang layak menjadi penyalur utama kemanusiaan Gaza.

Inggris juga dapat menggunakan pengaruh diplomatiknya untuk mendorong resolusi PBB yang mengikat yang menuntut akses bantuan yang aman, alih-alih bersekutu dengan veto AS atau abstain, yang bila terus dilakukan maka akan meruntuhkan kredibilitas London sebagai advokat global untuk hak asasi manusia.

Ketiga, Prancis yang memposisikan dirinya sebagai pendukung penegakan hukum internasional, harus segera memberikan responsnya terhadap Gaza yang signifikan, meski rencana untuk mengakui kedaulatan Negara Palestina pada Sidang Umum PBB September 2025 mendatang layak untuk diapresiasi.

Baca Juga: Israel Makin Menggila, Kepala RS Lapangan Gaza Diculik Pasukan Khusus Zionis Israel

Paris, melalui perannya yang sentral di Eropa, dapat memimpin upaya embargo senjata di benua tersebut terhadap Israel, mengoordinasikan koridor udara dan laut kemanusiaan dengan sejumlah negara mitra di kawasan Mediterania, serta secara terbuka mendukung investigasi oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas berbagai bentuk kejahatan yang telah dilakukan rezim Zionis Israel.

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis memiliki wewenang untuk mengajukan resolusi yang menegakkan kepatuhan terhadap hukum internasional, bahkan jika ada pihak lain yang memvetonya.

Keempat, Jerman yang "setia" menjadi salah satu pendukung terkuat Israel antara lain karena alasan tanggung jawab historis, juga harus mengondisikan bantuan militer dan ekspor senjata pada kepatuhan yang terverifikasi terhadap hukum internasional.

Baca Juga: Menlu Inggris David Lammy Isyaratkan Aksi Lanjutan Terhadap Israel Terkait Krisis Jalur Gaza

Sebagai kekuatan ekonomi terbesar Uni Eropa, Jerman dapat mendorong tekanan kolektif Eropa untuk koridor kemanusiaan yang tidak terbatas dan mendukung mekanisme akuntabilitas hukum, alih-alih mengabaikan kasus-kasus ICC.

Jika Jerman ingin menepati komitmennya untuk "tidak pernah terulang lagi", maka prinsip yang sama harus diterapkan secara universal, bahkan ketika pelakunya adalah merupakan salah satu sekutu mereka. Apa pun yang kurang dari itu akan mengkhianati pengalaman sejarah dan norma-norma internasional.

Kabar terbaru, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz memang telah mengeluarkan pernyataan bersama pada Jumat, 25 Juli 2025 yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan tanpa syarat semua sandera, serta pencabutan pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan.

Baca Juga: PM Malaysia Anwar Ibrahim Ketuk Hati Nurani Pemimpin Dunia Perjuangkan Perdamaian Gaza

Pernyataan itu menggambarkan bencana kemanusiaan di Gaza sebagai hal yang tidak dapat diterima dan menyerukan tindakan segera untuk memenuhi kebutuhan paling dasar penduduk, termasuk akses terhadap makanan dan air.