Di tangan rezim otoriter, kontrol energi adalah alat senyap untuk membungkam oposisi. Tak perlu lagi menangkap aktivis. Cukup matikan rumahnya dari jarak jauh. 

Di masa depan, revolusi bisa dibungkam bukan dengan peluru, tapi dengan mematikan akses data… dan listrik.

Apakah kita siap menghadapi “otoritarianisme digital” yang bersembunyi di balik infrastruktur energi?

Baca Juga: Tentang Pemilu Curang, Efek Bansos, Sampai Hak Angket, Inilah Analisis Denny JA

-000-

Pandemi COVID-19, perang Rusia–Ukraina, dan bencana iklim menunjukkan satu hal: ketahanan energi bukan soal harga murah, tapi adaptasi cepat.

Negara yang hanya mengandalkan satu sumber atau satu wilayah akan goyah. Tapi negara yang diversifikasi dan siap dengan skenario darurat akan bertahan. 

Baca Juga: Hilangnya Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 dan Kisah 4 Presiden Menurut Analisis Denny JA

Jepang, misalnya, kembali ke energi nuklir setelah krisis gas. Eropa menggencarkan energi angin pasca tergantung pada Rusia.

Indonesia? Kita masih di persimpangan jalan. Terlalu banyak “perencanaan”, terlalu sedikit eksekusi.

Akhirnya, politik energi bukan soal teknologi, tapi nilai-nilai.

Baca Juga: Inilah Skenario Terbaik yang Bisa Diharapkan Indonesia dari Presiden Prabowo Subianto Menurut Analisis Denny JA

Kita bisa memilih jalur cepat: membangun PLTU baru demi listrik murah, mengekspor nikel tanpa henti.