Di Bolivia, pemerintah mencoba menasionalisasi litium, tapi terjebak ketegangan politik dan intervensi asing.

Kemerdekaan politik ternyata tidak menjamin kedaulatan energi.

-000-

Baca Juga: Tentang Pemilu Curang, Efek Bansos, Sampai Hak Angket, Inilah Analisis Denny JA

Di masa lalu, negara memimpin industri. Di masa kini, perusahaan-perusahaan energi seperti ExxonMobil, Aramco, BYD, dan Tesla mulai menyaingi kekuatan negara.

Mereka mengatur arah transisi energi, bahkan membentuk opini publik: dari iklan “net zero” hingga kampanye sosial di media. 

Koalisi antara negara dan korporasi tak lagi jelas siapa tuan dan siapa pelayan.

Baca Juga: Hilangnya Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 dan Kisah 4 Presiden Menurut Analisis Denny JA

Seperti dikatakan Naomi Oreskes dalam “Merchants of Doubt”, narasi publik tentang energi kini lebih ditentukan oleh PR perusahaan dibanding riset akademik.

Apakah demokrasi bisa bertahan jika energi—fondasi kehidupan modern—dikendalikan oleh entitas yang tidak dipilih rakyat?

Bayangkan: sebuah kota padat seperti Jakarta, jika nanti bergantung pada jaringan listrik pintar (smart grid) yang diatur oleh kecerdasan buatan. 

Baca Juga: Inilah Skenario Terbaik yang Bisa Diharapkan Indonesia dari Presiden Prabowo Subianto Menurut Analisis Denny JA

AI bisa mematikan listrik ke kawasan tertentu dengan alasan “efisiensi konsumsi”—tapi apakah itu netral?