Makanya, lanjut Gemilang, truk-truk logistik jika melewati jalan-jalan di kabupaten secara administratifnya itu selalu overload. Persoalan-persoalan seperti inilah yang menurutnya harus diselesaikan terlebih dulu oleh pemerintah sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL.

“Jadi, daya dukung jalan di Indonesia itu semestinya kan semua harus disesuaikan dengan standar internasional terlebih dulu, baru kebijakan Zero ODOL ini bisa dilaksanakan dengan fair,” ucapnya.

Karenanya, dia mengusulkan agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menaikkan terlebih dahulu Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan sebelum menerapkan kebijakan Zero Over dimension Overload (ODOL). Sebab, menurutnya, dengan MST jalan yang ada saat ini, para pemilik truk logistik tidak pernah bisa mengangkut barang-barang internasional atau ekspor-impor.

Baca Juga: Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono: Penyelesaian Masalah Truk ODOL Harus Dibahas Secara Komprehensif

“Semua truk-truk logistik yang dijual ke kita itu sifatnya internasional. Mobil itu didesain secara internasional. Karenanya, jalan-jalan di Indonesia pun harusnya didesain dengan konsep internasional, Karena truk-truk itu juga akan membawa barang yang berstandar internasional,” ujarnya.

Dia juga mengusulkan agar ada jaringan jalan logistik. Jaringan jalan logistik itu adalah jaringan jalan nasional atau pintu tol yang menghubungkan ke sentra-sentra industri dan semuanya harus berstandar internasional. “Hal itu bertujuan agar truk-truk itu juga bisa masuk ke sentra-sentra industri tanpa terjerat masalah ODOL,” katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Aptrindo, Agus Pratiknyo, menambahkan menyambut baik rencana pemerintah untuk membenahi truk ODOL ini. Namun, dia mengingatkan agar jangan sampai komitmen itu hanya sekadar omon-omon doang.

Baca Juga: Sebelum Terapkan Zero ODOL, Ketua MTI Minta Pemerintah Selesaikan Karut Marut Status dan Fungsi Jalan

“Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenhub kan sudah pernah melakukan normalisasi terhadap truk-truk ODOL ini di beberapa daerah. Sampai-sampai ada beberapa truk yang dilakukan pemotongan. Nah, ini bagaimana nasib para pemilik truk itu sekarang? Mereka pasti sangat kecewa dan dirugikan karena tidak ada sedikitpun kompensasi yang mereka dapatkan dari pemerintah hingga saat ini,” katanya.

Selain itu, dia juga menyoroti jalan-jalan di Indonesia yang dibangun tidak sesuai dengan speknya. “Kalau kita boleh jujur, apakah jalan itu dibangun sesuai dengan spek. Kan kita tahu banyak terjadi korupsi-korupsi,” tuturnya. 

Karenanya, dia mengatakan salah satu yang disarankan Aptrindo kepada pemerintah soal ODOL itu salah satunya adalah kontrolnya terhadap daya angkut atau MST. “Negara kita itu sudah tertinggal, MST-nya baru 8-10 ton. Sementara negara-negara lain sudah 13 ton bahkan sampai 15 ton. Bahkan di Arab Saudi, sudah tidak pakai MST-an,” tukasnya. 

Baca Juga: APKI Minta Kebijakan Zero ODOL Harus Paralel dengan Dukungan terhadap Industri

Menurutnya, yang membebani kendaraan-kendaraan itu selama ini adalah karena jalannya tidak dibangun sesuai dengan sarananya. ”Jadi, kita cukup mengapresiasi Pak Prabowo yang ingin menegakkan truk ODOL, tapi penegakannya yang seperti apa itu harus ada penjelasannya,” ungkapnya.***