ORBITINDONESIA.COM - Salah satu koalisi faksi Palestina, Pasukan Nasional dan Islami Palestina, pada Selasa, 15 April 2025, menegaskan penerapan setiap gencatan senjata di Gaza yang tidak disertai jaminan kuat akan menjadi "jebakan politik".

Dalam pernyataan yang diunggah Hamas, koalisi fraksi memperingatkan bahwa gencatan senjata tanpa pengakhiran perang, dan penarikan penuh pasukan Israel, serta diakhirinya blokade dan dimulainya pembangunan Gaza hanyalah jebakan politik yang memperkuat pendudukan Israel, alih-alih melawannya.

Komite tersebut mengatakan telah meninjau laporan tentang proposal gencatan senjata baru yang mencakup pelucutan senjata perjuangan Palestina dan penyerahan sandera Israel tanpa jaminan untuk menghentikan genosida Israel atau memastikan penarikan penuh dari Gaza.

Baca Juga: Presiden Prabowo Sebut Akan Ada Terobosan tentang Gaza Dari Konsultasi Lima Negara

Mereka mengecam isi perjanjian yang fokus pada "senjata pertahanan dasar" kelompok perlawanan tersebut, sementara AS memasok Israel dengan "senjata mematikan dan bom berat yang dijatuhkan pada masyarakat yang tidak berdaya," pernyataan tersebut menambahkan.

Koalisi faksi tersebut menggambarkan Gaza sebagai penyangga keamanan bagi Mesir, dengan penduduknya bertindak sebagai "pelopor" pertahanan Mesir, sementara Mesir berfungsi sebagai pertahanan strategis bagi Palestina.

Komite tersebut mendesak para mediator dan masyarakat internasional untuk menekan Israel yang dikenal "secara historis mengingkari perjanjian."

Baca Juga: Pakar UPH Aleksius Jemadu: Presiden Prabowo Perlu Dukungan Semua Pihak untuk Evakuasi Warga Gaza

Komite juga menuduh Israel mengatur "penipuan besar" dengan menekankan pelucutan senjata "korban" sambil menghindari perjanjian tiga fase yang sebelumnya diterima dan dipatuhi oleh Palestina.

Media Mesir pada Senin mengatakan Kairo mengirimkan proposal Israel kepada kelompok pejuang Palestina Hamas untuk mengamankan gencatan senjata permanen. Hamas mengumumkan bahwa mereka sedang meninjau proposal tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengumumkan bahwa "negosiasi intensif" sedang berlangsung untuk mengamankan pembebasan para sandera yang ditahan di Gaza karena tekanan publik meningkat menyusul keputusannya untuk meninggalkan perjanjian gencatan senjata dan melanjutkan perang di daerah kantong itu.

Baca Juga: Juru Bicara PBB Stephanie Tremblay Desak Akses Kemanusiaan Tanpa Hambatan di Seluruh Gaza

Israel memperkirakan bahwa 59 sandera masih berada di Gaza, 24 di antaranya masih hidup.

Mesir, bersama Qatar dan AS, menjadi penengah perjanjian gencatan senjata bertahap antara Israel dan Hamas pada Januari, yang kemudian dilanggar Israel secara sepihak dengan melanjutkan perang pada 18 Maret. Netanyahu mengingkari perjanjian tahap kedua tersebut di bawah tekanan dari faksi sayap kanan pemerintahnya.***