Oleh KH. Dr. Amidhan Shaberah*

ORBITINDONESIA.COM - Dunia terkejut! Amerika akan mengambil alih Jalur Gaza, Palestina. Bagaimana mungkin AS melakukan tindakan konyol yang akan mengobarkan api di Timur Tengah itu? 

Pernyataan AS mau mengambil alih Gaza, Palestina, diucapkan Presiden Donald Trump sendiri, usai pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat, 20 Januari 2025. Trump sesumbar:  AS dapat "mengambil alih" dan "memiliki" Gaza. Sekaligus menempatkan penduduknya di negara lain, seperti Yordania dan Indonesia. 

Baca Juga: China Jawab Usul Donald Trump tentang Pengurangan Jumlah Senjata Nuklir

Sontak, statement Trump menuai kecaman dunia internasional. Tak hanya Dunia Arab dan Islam yang mengecam sesumbar Trump. Tapi juga Eropa Barat, Rusia, dan Cina. 

Dalam rilisnya di media sosial X (Twitter), Kementerian Luar Negeri  Republik Indonesia menyatakan "Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina."

Indonesia menolak pernyataan Presiden Donald Trump di atas. Tindakan itu, menurut Kemlu RI, "akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya."

Baca Juga: PM Spanyol Pedro Sanchez Kecam Trump: Tak Ada Real Estat Bisa Tutupi Kejahatan di Gaza

Pernyataan Trump tersebut muncul saat gencatan senjata sedang berlangsung antara Hamas dan Israel, di tengah kebimbangan tentang masa depan Gaza. PBB memperkirakan sekitar dua pertiga bangunan di Jalur Gaza telah hancur atau rusak setelah 16 bulan pertempuran nyaris tanpa henti, sejak Oktober 2023. Ratusan ribu penduduk Gaza mengungsi ke luar negeri akibat gempuran Israel tersebut. 

Jika pernyataan Trump benar-benar terwujud, niscaya akan terjadi keos politik di Timur Tengah. Konsensus internasional tentang perlunya negara Palestina — terdiri dari Gaza dan Tepi Barat — yang hidup berdampingan dengan Israel, akan mustahil terwujud.

Padahal konsensus tersebut dianggap oleh masyarakat internasional merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Khususnya antara Palestina dan Israel. Padahal konflik tersebut kini sudah menyeret Iran dan Yaman. 

Baca Juga: PM Inggris Keir Starmer Akan Bertemu Donald Trump, Bahas Jaminan Keamanan Bagi Ukraina

Trump memang 'benar' tentang satu hal, yaitu diplomasi AS terhadap Israel dan Palestina selama puluhan tahun gagal menyelesaikan konflik. Berbagai proposal perdamaian, baik dari AS, PBB, dan Dunia Islam juga gagal diimplementasikan. Tapi solusi ala Trump jelas menjauhkan terwujudnya perdamaian langgeng di Timur Tengah yang diharapkan dunia. 

Bagi Trump,  presiden AS yang menghabiskan sebagian besar masa jabatan pertamanya (2017-2021) untuk mengubah kebijakan AS di Timur Tengah —termasuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan — usulan mengambil alih Jalur Gaza merupakan bukti dari keberpihakannya kepada Israel tanpa reserve.

Tampak sekali sikap Trump tersebut sangat ekstrem, tanpa menghiraukan pendapat dunia internasional. 

Baca Juga: The Washington Post: Kebijakan Donald Trump Ciptakan Ketegangan, Melemahkan Hubungan AS - Eropa

Apakah tindakan Trump mewakili rakyat Amerika? Jelas tidak. Terbukti generasi muda AS di berbagai perguruan  tinggi Paman Sam melakukan protes terhadap kebijakan Trump untuk "menduduki' Gaza tersebut. Sebelumnya, tidak pernah ada presiden AS yang pernah berpikir bahwa menyelesaikan konflik Israel-Palestina akan menuju  pengambilalihan sebagian wilayah Palestina dan pengusiran penduduknya.

Pengusiran paksa penduduk Jalur Gaza dari tanah kelahirannya tergolong pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM). 

Bagi warga Palestina yang memimpikan punya negara sendiri, kehilangan sebagian wilayahnya akan terasa seperti kehilangan nyawa. 

Baca Juga: Menlu Kanada Melanie Joly Peringatkan Pemimpin Eropa tentang Bahaya Ancaman Trump

Dan harap catat: lebih dari 75 persen anggota PBB mengakui Gaza sebagai bagian dari negara berdaulat Palestina. AS pun secara hukum internasional, termasuk di dalamnya traktat PBB, tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil alih Gaza. 

Kesimpulannya, dari perspektif apa pun  -- hukum internasional, hak asasi manusia, dan kedaulatan suatu negara --  Donal Trump tidak bisa mengambil-alih Gaza untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Tapi jika itu terjadi, tak ada kata lain yang pantas disebutkan kecuali bahwa Trump adalah budak Israel.

Itu sangat memalukan bagi bangsa besar 'melting pot' seperti AS yang pernah punya pemimpin sehebat Abraham Lincoln yang berhasil membebaskan perbudakan di negerinya. Dampaknya, dunia internasional akan menjadikan Trump sebagai  obyek cacian sekaligus musuh bersama. 

Baca Juga: The Associated Press Gugat Pejabat Pemerintahan Trump Atas Larangan Liputan Gedung Putih

Semoga pernyataan Trump hanya bualan kosong. Tidak akan pernah jadi kenyataan. Tak pernah!

*KH. Dr. Amidhan Shaberah, Komisioner Komnas HAM 2002-2007/Lembaga Kajian MPR RI 2019-2024. ***