Ekonomi Bisnis
Menkeu Sri Mulyani: Pemerintah Pastikan Program Tiga Juta Rumah Tak Bebani APBN
Konferensi pers program tiga juta rumah di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025. ANTARA/Bayu Saputra.
ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah memastikan bahwa program pembangunan tiga juta rumah per tahun tidak akan membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Kita akan terus develop berbagai creative financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ujar Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam, 20 Februari 2025.
Karena itu, kata Sri Mulyani, pemerintah bakal mencari sekaligus menyempurnakan berbagai skema pembiayaan kreatif guna menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan program ini tetap berjalan.
Baca Juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani Ingatkan Pemda untuk Tidak Manipulasi Data Inflasi
Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) khusus untuk sektor perumahan.
Instrumen ini ditujukan untuk membiayai pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui modifikasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.
Selain penerbitan SBN perumahan, pemerintah juga menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).
Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Dia Ditugaskan Kembali Jabat Menteri Keuangan oleh Prabowo Subianto
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa BI akan memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) 5 persen kepada perbankan, hingga likuiditas Rp80 triliun.
BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.
"Juga dukungan pendanaan dari BI adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," tutur Perry.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi Usai Trump Tolak Kesepakatan Pajak Global
Ia menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun juga menegaskan bahwa pendanaan program ini tidak akan berasal dari APBN secara langsung, melainkan melalui skema likuiditas khusus yang tetap berada dalam koridor aturan yang ada.
“Kita sedang menyiapkan likuiditas khusus untuk itu. Likuiditas khusus yang tentunya dalam koridor semua aturan yang ada," ucapnya.
Misbakhun menjelaskan bahwa salah satu sumber likuiditas yang akan digunakan adalah dukungan dari BI.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa mekanisme pastinya masih menunggu pembahasan lebih lanjut di Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan, BI, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Adapun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, dengan komposisi dua juta rumah di pedesaan dan satu juta di perkotaan.***