ORBITINDONESIA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak memanipulasi data inflasi.

“Saya menekankan sekali lagi, data inflasi harus akurat dan kredibel,” kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.

Sri Mulyani menyebut, telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait hal itu. Berdasarkan penelusuran, ditemukan sejumlah pemda yang memanipulasi data inflasi. Namun jumlahnya terbilang kecil, meski ia tak merinci detailnya.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Anggarkan Rp71 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis di RAPBN 2025

Menurutnya, ia telah menyampaikan ke Mendagri agar pemberian apresiasi perlu dipastikan tidak menciptakan tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi.

“Kami sepakat dengan Mendagri dan BPS untuk menjaga angka inflasi tetap akurat dan kredibel. Untuk reward, harus betul-betul berasal dari pencapaian (achievement) karena memang tingkat harga stabil dan baik,” tegas Menkeu.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, data perhitungan inflasi oleh BPS sesuai dengan kaidah statistik dan dikelola secara independen.

Baca Juga: Sri Mulyani dan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Bagikan Momen Kebersamaan di IKN Melalui Media Sosial

Dia menyebut setiap proses pengumpulan data oleh BPS, mulai dari pelaksanaan survei hingga pengolahan data, dilakukan dengan mengacu pada pedoman standar internasional. Seluruh penyelenggaraan statistik juga dilakukan dengan mekanisme penjaminan kualitas data, termasuk penentuan waktu, tempat, dan target responden untuk survei harga konsumen.

“Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan dipertanggungjawabkan independensinya,” tegas dia.

Sementara terkait tudingan kehadiran pasar murah untuk memanipulasi angka inflasi, Amalia menyatakan inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Proses Pensiun Dini PLTU Cirebon-1 Masih Berlangsung

Dugaan manipulasi data inflasi oleh pemda muncul usai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi.

Pasalnya, daerah yang mampu menjaga inflasi berpeluang menerima insentif dari pemerintah. Sementara daerah yang gagal mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.

Menurut Tito, hal itu membuat para kepala daerah menyusun strategi untuk memanipulasi angka inflasi.

Baca Juga: Canda Airlangga Hartarto tentang Buku Sri Mulyani sebagai Sinyal Lanjut Jadi Menteri di Pemerintahan Berikutnya

Cara lain yang juga dilakukan oleh pemda adalah membuat pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang terkumpul bukan data yang riil.***