ORBITINDONESIA.COM - Bank Indonesia (BI) menargetkan untuk merilis inovasi baru layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Tap yang tidak memerlukan pemindaian (scan) untuk layanan transportasi umum pada pertengahan Maret 2025.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyatakan bahwa Bank Indonesia berupaya untuk mempercepat peluncuran layanan tersebut dari rencana awal perilisan pada akhir triwulan I tahun ini.

“Kemarin kan kami katakan mungkin (QRIS Tap diluncurkan) di akhir triwulan I. Nah, ini nampaknya kami bisa percepat gitu,” ucap Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.

Baca Juga: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo Ajak Pemangku Kepentingan Bersinergi Hadapi Gejolak Global

Ia mengatakan, inovasi tersebut merupakan salah satu inisiatif pengembangan teknologi sistem pembayaran seperti yang tercantum dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.

Filianingsih menyampaikan, terobosan tersebut menunjukkan komitmen pihaknya dalam mendukung program transformasi digital yang tengah digencarkan oleh pemerintah, khususnya pada sektor transportasi.

“Jadi, nanti tidak perlu lagi memindai (scan), cukup melenggang, dekatkan saja HP (handphone)-nya (ke mesin pembayaran), bisa langsung masuk (ke layanan transportasi), yang penting ada dananya (yang tersimpan dalam aplikasi pembayaran di HP),” jelasnya.

Baca Juga: Bank Indonesia: Modal Asing Keluar Bersih di Indonesia Capai Rp5,13 Triliun di Periode 2-5 Desember 2024

Selain menyediakan layanan QRIS Tap, ia menuturkan bahwa Bank Indonesia juga berupaya untuk memberikan lebih banyak kemudahan kepada masyarakat dalam penggunaan QRIS dengan menurunkan Merchant Discount Rate (MDR) dari 0,4 persen menjadi 0 persen.

MDR adalah biaya yang dikenakan kepada pemilik usaha atau merchant setiap dilakukan pembayaran non-tunai, termasuk menggunakan QRIS, yang diterapkan oleh penyedia layanan pembayaran sebagai biaya operasional.

“Kami akan menurunkan MDR untuk QRIS di BLU, Badan Layanan Umum, dan PSO (Public Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Publik). Ini merupakan bentuk keberpihakan Bank Indonesia untuk mendukung program pemerintah, khususnya untuk meningkatkan atau perbaikan layanan umum,” kata Filianingsih.

Baca Juga: Bank Indonesia, Andry Prasmuko: Pengguna QRIS Tidak Dikenakan PPN 12 Persen

Ia menyatakan bahwa sejumlah layanan umum yang mendapatkan penurunan MDR antara lain layanan rumah sakit, tempat wisata, pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, pos, serta transportasi umum, termasuk MRT, KRL, dan Damri.