ORBITINDONESIA.COM - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang kewajiban kapal di bawah 30 tonase kotor (gross ton/GT) memakai perangkat monitoring system berbasis sinyal (vessel monitoring systemVMS) sangat memberatkan nelayan kecil.

"Nelayan kecil harus membeli perangkat Rp18 juta per unit," kata Ketua Gerakan Bangkit Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Jakarta Tri Waluyo di Jakarta, Rabu 19 Februari 2025.

Menurutnya, ia menerima keluhan dari nelayan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang akan diberlakukan tahun ini terhadap kapal di bawah 30 GT.

Baca Juga: Ombak Besar Menerjang Kapal Pencari Ikan di Perairan Sukabumi, Satu Nelayan Tewas

Ia menyebutkan, di dermaga Muara Angke ini ada 1.000 lebih nelayan dengan kapal di bawah 30 GT, belum lagi nelayan dari Kamal Muara dan Kali Baru Jakarta serta nelayan kecil lainnya.

"Belum lagi pajak tahunan yang harus mereka bayar sebesar Rp6 juta per tahun," katanya.

Ia mengatakan, VMS ini juga akan mengetahui posisi kapal nelayan ketika melaut, dan jika mereka di luar zonasi tangkap, akan disanksi.

Baca Juga: Tim SAR Evakuasi Jasad Nelayan Asal Sukabumi yang Tewas Tersambar Petir Saat Mencari Ikan di Laut

Jika mesin kapal nelayan mati dan mereka terbawa angin laut sampai ke luar zonasi tangkap mereka, katanya, juga akan didenda.

"Ini yang memberatkan nelayan," kata dia.

Ia mengatakan nelayan yang memakai kapal di bawah 30 GT ini adalah nelayan kecil dengan beragam kendalanya ketika melaut. Mulai dari kesulitan akses bahan bakar minyak bersubsidi sampai cuaca buruk.

Baca Juga: Nelayan Temukan Mayat Laki-laki Mengambang di Jakarta Utara, Ditemukan Kartu Anggota TNI Berpangkat Brigjen

"Jika kapal tidak memasang VMS ini maka mereka tidak boleh melaut dan jika memaksa tetap melaut akan ada sanksi denda," kata dia.