ORBITINDONESIA.COM - Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL KOAP) Provinsi Papua Barat menyebut kebijakan efisiensi anggaran berpotensi menghambat percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Ketua PAL KOAP Papua Barat, Alex Septinus Wonggor di Manokwari, Senin, 17 Februari 2025 mengatakan, penghematan anggaran pada bidang pekerjaan fisik harus ditinjau ulang oleh Presiden Prabowo Subianto.

Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 menyebabkan pagu APBD 2025 berkurang Rp200,32 miliar. "Kami minta Presiden Prabowo tinjau ulang karena bertolak belakang dengan upaya percepatan pembangunan Papua," ujar Alex Septinus.

Baca Juga: Lebih dari 29 Ribu Orang Meninggal, Polisi Turki Tangkap Kontraktor yang Gagal Bangun Gedung Kokoh

Menurut dia penghematan anggaran tidak hanya mengurangi proyek infrastruktur, melainkan pelaksanaan program lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Adapun komponen anggaran yang diefisiensi antara lain, DAU bidang pekerjaan umum, DAK fisik bidang konektivitas irigasi dan pangan, insentif dana desa, Dana Otsus 1 persen dan 1,25 persen.

"Tanah Papua butuh percepatan pembangunan di semua sektor. Harus ada kebijakan buat daerah otonomi khusus," ucap Alex Septinus.

Baca Juga: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Periksa Beberapa Rekanan Kontraktor di Situbondo Jawa Timur

Sekretaris PAL KOAP Papua Barat Lewis Wanggai menegaskan, pemerintah pusat semestinya mempertimbangkan daerah yang membutuhkan dukungan anggaran untuk merealisasikan pembangunan.

Penerapan kebijakan efisiensi anggaran secara menyeluruh sangat merugikan masyarakat asli Papua, karena program pembangunan yang disusun pemerintah daerah tidak terlaksana.

"Banyak hal yang dipengaruhi setelah pemerintah menerapkan efisiensi anggaran tanpa melihat Papua perlu anggaran," ujar Lewis.

Baca Juga: Tinjau Pembangunan Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Ibnu Chuldun Mewanti-wanti Kontraktor

Dia berharap aspirasi kontraktor asli Papua dapat direspon oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) sebagai perwakilan pemerintah pusat.

Efisiensi anggaran bertolak belakang dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.

"BP3OKP punya peran utama dalam mengawal percepatan pembangunan Papua. Kami akan buat aksi damai supaya presiden dengar suara kami," kata Lewis.***