ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah Amerika Serikat telah menyetujui pengecualian yang memungkinkan bantuan kemanusiaan darurat tetap berlanjut selama penangguhan bantuan luar negeri selama 90 hari.

Keputusan yang diumumkan pada Rabu, 29 Januari 2025 itu merupakan bagian dari perintah eksekutif Presiden Donald Trump untuk menangguhkan bantuan luar negeri AS sejalan dengan kebijakan "America First"-nya.

Pembekuan bantuan luar negeri itu telah menimbulkan ketidakpastian besar, dengan banyak penerima manfaat kesulitan mendapatkan informasi yang jelas.

Baca Juga: Badan Migrasi PBB Ajukan Bantuan Rp1,2 T untuk 1,1 Juta Warga Suriah Selama 6 Bulan ke Depan

Kebijakan tersebut menghentikan proyek yang sedang berjalan, membekukan pencairan dana, dan menunda inisiatif baru. Namun, pengecualian diberikan untuk bantuan pangan darurat serta bantuan militer kepada Israel dan Mesir, sebagaimana dilaporkan CNN.

Pada Rabu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menjelaskan, beberapa pengecualian terkait keamanan nasional telah diberikan, termasuk langkah-langkah untuk melindungi personel AS, memfasilitasi repatriasi imigran ilegal, dan memenuhi komitmen non-proliferasi.

Rubio mengeluarkan pengecualian yang memastikan bahwa "bantuan kemanusiaan penyelamat jiwa" tetap dapat disalurkan selama masa 90 hari peninjauan kebijakan dilaksanakan.

Baca Juga: WHO: Target Bantuan Harian ke Gaza 500-600 Truk Setiap Hari Pascagencatan Senjata

Bantuan tersebut mencakup "obat-obatan esensial, layanan medis, makanan, tempat tinggal, serta bantuan subsisten, termasuk pasokan dan biaya administratif yang diperlukan untuk penyaluran bantuan tersebut."

Meskipun pengecualian itu memastikan kelangsungan bantuan esensial, terdapat pembatasan tertentu.

Pengecualian tersebut tidak mencakup kegiatan yang terkait dengan "aborsi, perencanaan keluarga, konferensi, biaya administratif di luar yang ditanggung untuk bantuan penyelamat jiwa, serta program yang berhubungan dengan gender atau ideologi DEI (diversity, equity, and inclusion), operasi transgender, atau bantuan non-esensial lainnya."

Baca Juga: Lebih dari 550 Truk Bantuan Kemanusiaan Masuki Gaza Usai Gencatan Senjata Berlaku

Pemerintahan Trump telah berupaya menghapus program DEI di dalam pemerintahan dan sektor lainnya.

Pada memorandum yang dikeluarkan Rubio, ditegaskan bahwa "tidak ada kontrak baru yang boleh dibuat" selama periode ini, kecuali mendapat persetujuan khusus melalui pengecualian lainnya.

Secara garis besar, pengecualian ini secara ketat membatasi jenis bantuan yang diizinkan, dengan fokus pada program-program yang benar-benar esensial dan penyelamatan jiwa.

Baca Juga: UNRWA Nyatakan Siap Kirim 4.000 Truk Bantuan Kemanusiaan ke Jalur Gaza

Ribuan nyawa bisa melayang

Selain itu, Rubio menegaskan bahwa dana untuk Migrasi dan Bantuan Pengungsi hanya dapat digunakan untuk kegiatan penyelamat jiwa atau membantu individu kembali ke lokasi yang aman.

Untuk bentuk bantuan kemanusiaan lainnya yang tidak tercakup dalam pengecualian itu, organisasi pengelola bantuan dapat mengajukan permohonan pengecualian tambahan melalui Departemen Luar Negeri AS.

Baca Juga: Bantuan Keuangan NATO untuk Ukraina Melebihi Angka Rp3.000 Triliun

Penangguhan bantuan luar negeri AS selama 90 hari tersebut telah menimbulkan dampak serius. Pejabat memperingatkan bahwa "jika penangguhan itu berlanjut selama dua pekan lagi, ribuan orang bisa meninggal," menurut laporan CNN.

Banyak kontraktor United States Agency for International Development (USAID) telah mengalami pemutusan kontrak, sementara staf senior ditempatkan dalam cuti berbayar karena diduga mencoba "menghindari Perintah Eksekutif Presiden."

Di Jalur Gaza yang porak-poranda akibat perang, upaya penyaluran bantuan mengalami gangguan. Truk-truk bantuan tertahan di perbatasan, sementara pejabat masih belum yakin apakah staf di lapangan dapat menyalurkan bantuan tersebut.

Baca Juga: 2.600 Ton Bantuan Kemanusiaan dari Qatar Masuk ke Jalur Gaza Saat Warga Palestina Kembali ke Utara

Pengecualian itu memastikan bahwa bantuan kemanusiaan esensial tetap dapat berjalan sementara pemerintah AS meninjau kebijakan bantuan luar negerinya.

Namun, keputusan tersebut bersifat sementara, dan arah kebijakan bantuan luar negeri AS ke depan masih belum pasti.***