ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah Amerika Serikat telah menyetujui pengecualian yang memungkinkan bantuan kemanusiaan darurat tetap berlanjut selama penangguhan bantuan luar negeri selama 90 hari.

Keputusan yang diumumkan pada Rabu, 29 Januari 2025 itu merupakan bagian dari perintah eksekutif Presiden Donald Trump untuk menangguhkan bantuan luar negeri AS sejalan dengan kebijakan "America First"-nya.

Pembekuan bantuan luar negeri itu telah menimbulkan ketidakpastian besar, dengan banyak penerima manfaat kesulitan mendapatkan informasi yang jelas.

Baca Juga: Badan Migrasi PBB Ajukan Bantuan Rp1,2 T untuk 1,1 Juta Warga Suriah Selama 6 Bulan ke Depan

Kebijakan tersebut menghentikan proyek yang sedang berjalan, membekukan pencairan dana, dan menunda inisiatif baru. Namun, pengecualian diberikan untuk bantuan pangan darurat serta bantuan militer kepada Israel dan Mesir, sebagaimana dilaporkan CNN.

Pada Rabu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menjelaskan, beberapa pengecualian terkait keamanan nasional telah diberikan, termasuk langkah-langkah untuk melindungi personel AS, memfasilitasi repatriasi imigran ilegal, dan memenuhi komitmen non-proliferasi.

Rubio mengeluarkan pengecualian yang memastikan bahwa "bantuan kemanusiaan penyelamat jiwa" tetap dapat disalurkan selama masa 90 hari peninjauan kebijakan dilaksanakan.

Baca Juga: WHO: Target Bantuan Harian ke Gaza 500-600 Truk Setiap Hari Pascagencatan Senjata

Bantuan tersebut mencakup "obat-obatan esensial, layanan medis, makanan, tempat tinggal, serta bantuan subsisten, termasuk pasokan dan biaya administratif yang diperlukan untuk penyaluran bantuan tersebut."

Meskipun pengecualian itu memastikan kelangsungan bantuan esensial, terdapat pembatasan tertentu.

Pengecualian tersebut tidak mencakup kegiatan yang terkait dengan "aborsi, perencanaan keluarga, konferensi, biaya administratif di luar yang ditanggung untuk bantuan penyelamat jiwa, serta program yang berhubungan dengan gender atau ideologi DEI (diversity, equity, and inclusion), operasi transgender, atau bantuan non-esensial lainnya."

Baca Juga: Lebih dari 550 Truk Bantuan Kemanusiaan Masuki Gaza Usai Gencatan Senjata Berlaku

Pemerintahan Trump telah berupaya menghapus program DEI di dalam pemerintahan dan sektor lainnya.