Internasional
China Jatuhkan Sanksi Kepada Beberapa Perusahaan Senjata AS Terkait Taiwan
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah China kembali menjatuhkan sanksi kepada sejumlah perusahaan militer dari Amerika Serikat (AS) terkait bantuan persenjataan untuk Taiwan.
"Baru-baru ini Amerika Serikat sekali lagi, memberikan bantuan militer dan penjualan senjata dalam jumlah besar ke Taiwan yang masuk dalam wilayah China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Jumat, 27 Desember 2024.
"Pemerintah China memutuskan untuk mengambil tindakan balasan terhadap tujuh perusahaan pertahanan AS dan eksekutif senior terkait," demikian Mao Ning menambahkan.
Baca Juga: Jubir Kemlu China, Mao Ning: Pihak yang Ingin Perdamaian Harus Tolak "Kemerdekaan Taiwan"
Pada 20 Desember 2024, Presiden AS Joe Biden menyetujui bantuan militer senilai 571,3 juta dolar AS (sekitar Rp9,3 triliun) untuk Taiwan berupa barang dan jasa pertahanan Departemen Pertahanan AS, serta pendidikan dan pelatihan militer kepada Taiwan.
"Selain itu, Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional Amerika Serikat untuk tahun anggaran 2025 juga memuat larangan tertentu terhadap China," ungkap Mao Ning.
Kedua hal tersebut, menurut Mao Ning, melanggar Tiga Komunike bersama China-AS, mencampuri urusan dalam negeri China dan secara serius melemahkan kedaulatan dan kesatuan teritorial China.
Baca Juga: Paviliun Indonesia Dapat Respons Positif dari Pengunjung Taiwan Hardware Show di Taipei
"Mengupayakan 'kemerdekaan Taiwan' pasti akan gagal. Apa yang telah dilakukan AS untuk membantu upaya 'kemerdekaan Taiwan' dengan mempersenjatai Taiwan hanya akan menjadi bumerang," ungkap Mao Ning.
Mao Ning menyebut tindakan AS yang menerapkan larangan-larangan terhadap China dipenuhi dengan mentalitas "zero-sum" dan bias ideologis Perang Dingin tanpa dasar faktual dengan memainkan narasi "ancaman dari China".
Selanjutnya, Mao Ning menyatakan,"Menyerukan dukungan militer kepada Taiwan dan mencari alasan untuk meningkatkan pengeluaran militer maupun mempertahankan hegemoni akhirnya hanya mengganggu perdamaian dan stabilitas regional."
"Kami mendesak AS untuk mematuhi prinsip 'Satu China' dan ketentuan dalam tiga komunike bersama China-AS, khususnya Komunike 17 Agustus 1982, segera berhenti mempersenjatai Taiwan dalam bentuk apa pun," Mao Ning menegaskan.