ORBITINDONESIA.COM - Semenjak milisi Suriah menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad pada 8 Desember 2024, pasukan Israel menggencarkan serangan ke negara itu dan menerobos masuk wilayah yang sebelumnya merupakan zona demiliterisasi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada awal Desember menyatakan bahwa perjanjian tentang pemisahan pasukan Israel dengan Suriah di Dataran Tinggi Golan sudah tidak berlaku dengan alasan bahwa militer Suriah telah meninggalkan posisinya pascapenggulingan rezim Assad.

Lantas bagaimana kondisi terkini terkait Suriah yang saat ini dipimpin oleh pemerintahan sementara?  

Baca Juga: Pasca Jatuhnya Assad, Pasukan Rusia Tetap Beroperasi di Pangkalan Udara Khmeimim, Suriah

1. Reformasi ekonomi

Pelaksana tugas Menteri Perdagangan Suriah Maher Khalil al-Hassan mengatakan pemerintah sementara Suriah memiliki cadangan strategis barang-barang kebutuhan pokok yang cukup untuk lima hingga enam bulan ke depan.

Hassan mengatakan otoritas berencana merevisi peraturan dan mengurangi pajak impor guna merevitalisasi pasar domestik.

Baca Juga: Mahmoud Afandi: Suriah Akan Terpecah Menjadi Beberapa Zona yang Dikendalikan Kekuatan Asing

Menurutnya, pendekatan ekonomi yang bebas dan pencabutan pembatasan terhadap komoditas penting tertentu akan membantu menurunkan biaya.

Pemerintahan sekarang sedang mempertimbangkan serangkaian reformasi, termasuk kenaikan upah hingga 400 persen dan penghapusan dukungan pemerintah terhadap sejumlah barang strategis, guna meliberalisasikan ekonomi serta meredam pengambilan untung yang berlebihan.

2. Keterlibatan Uni Eropa

Baca Juga: 12 Kuburan Massal Ditemukan di Suriah Selatan, Diduga Peninggalan Rezim Bashar Assad

Ketua Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan Uni Eropa (EU) akan meningkatkan keterlibatan diplomatik di Suriah pascapemerintahan Assad. EU sudah melakukan kontak dengan pihak-pihak terkait di lapangan, otoritas baru dan pihak lainnya di kawasan serta akan meningkatkan kehadiran diplomatiknya di Damaskus.