ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah Inggris pada Minggu, 15 Desember 2024, mengonfirmasi telah menjalin "kontak diplomatik" dengan Hayat Tahrir al Sham (HTS), kelompok Suriah yang baru-baru ini menggulingkan rezim Bashar al Assad. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri David Lammy.

"Kami ingin melihat pemerintahan yang representatif, pemerintahan yang inklusif. Kami ingin melihat persediaan senjata kimia diamankan serta tidak digunakan, dan kami ingin memastikan bahwa tidak ada kekerasan yang berkelanjutan," kata David Lammy, seperti yang dilaporkan oleh BBC.

David Lammy mengklarifikasi bahwa kontak tersebut tidak berarti dia telah berkomunikasi secara pribadi dengan HTS. Dia menekankan bahwa interaksi telah dilakukan melalui saluran diplomatik dan intelijen.

Baca Juga: Kemlu RI: 37 Warga Negara Indonesia dari Suriah Sedang Dalam Perjalanan Menuju Jakarta

"Karena semua alasan itu, dengan menggunakan semua saluran yang kami miliki, baik saluran diplomatik dan juga saluran intelijen, kami berupaya untuk menjalin komunikasi dengan HTS di mana pun kami harus melakukannya," katanya menambahkan.

Pengungkapan tersebut bertepatan dengan pengumuman Inggris terkait paket paket bantuan kemanusiaan senilai 50 juta pound (sekitar Rp1,01 triliun) untuk mendukung warga Suriah yang rentan dan terkena dampak krisis yang sedang berlangsung.

Lammy menegaskan kembali bahwa tujuan utama Inggris adalah membantu rakyat Suriah sembari mendorong stabilitas regional.

Baca Juga: Pemimpin Arab Khawatir Terjadi Gejolak di Kawasan Pasca Lengsernya Presiden Suriah Bashar Assad

Pengumuman tersebut dilakukan setelah adanya pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, yang pada Sabtu, 14 Desember 2024 mengonfirmasi bahwa AS telah melakukan "kontak langsung" dengan HTS, yang saat ini menguasai sebagian besar wilayah Suriah.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengatakan belum ada keputusan yang diambil terkait kemungkinan penghapusan HTS dari daftar organisasi teroris terlarang di Inggris.

HTS ditetapkan sebagai organisasi teroris pada 2017 karena diklasifikasi sebagai "nama alternatif" al-Qaeda.***