ORBITINDONESIA.COM - Presiden AS Joe Biden diminta untuk mencabut sanksi terhadap Suriah secara bertahap setelah rezim Presiden Bashar Al Assad tumbang.

Permintaan kepada Joe Biden itu disampaikan dua anggota DPR AS, Joe Wilson dan Brendan Boyle, pada Rabu, 11 Desember 2024.

Dalam sebuah surat kepada Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, mereka mengatakan bahwa AS --yang kini dipimpin Joe Biden-- seharusnya mengubah pendekatannya terhadap sanksi tersebut.

Baca Juga: Mohammed Al Bashir Telah Disetujui Oposisi untuk Jadi Pemimpin Pemerintahan Transisi Suriah

Pemerintah juga diminta memberlakukan pengecualian bagi sanksi yang terkait dengan rekonstruksi, pembangunan ekonomi, dan investasi asing.

Pencabutan sanksi, kata kedua anggota DPR itu, akan membangun citra positif AS di Suriah.

Kebijakan itu juga akan "membantu menyingkirkan kelompok-kelompok teroris" dengan memfasilitasi akses ekonomi dan keuangan bagi warga Suriah.

Baca Juga: Menlu Antony Blinken: AS Bertekad Tidak Beri Kesempatan ISIS Bangkit Kembali di Suriah

Mereka menilai jatuhnya rezim Assad memberikan kesempatan untuk membantu stabilisasi, rekonstruksi, investasi internasional, pemulihan kemanusiaan, dan reintegrasi internasional di Suriah, serta melindungi kepentingan keamanan AS.

Pendekatan ini, menurut mereka, harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap agar rezim Assad dan kelompok-kelompok teroris tidak dapat mengakses aset dan sistem keuangan internasional.

Selain itu, langkah ini juga bisa mendorong pemerintah transisi di Suriah untuk mematuhi norma-norma internasional.

Baca Juga: Dinas Intelijen Lebanon Bantah Pejabat Tinggi Suriah dan Orang Lingkaran Bashar al Assad Ada di Lebanon

Assad, yang berkuasa di Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia setelah kelompok-kelompok pemberontak merebut Damaskus pada Minggu pagi.

Tumbangnya Assad juga mengakhiri kekuasaan Partai Baath selama lebih dari lima dasawarsa.

Menurut PBB, biaya rekonstruksi Suriah setelah 13 tahun dilanda konflik diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS (sekitar Rp16.000 triliun).

Baca Juga: Dubes Abdul Monem Annan: Jatuhnya Assad Murni Karena Perlawanan Oposisi dan Kehendak Rakyat Suriah

Pada 2019, Bank Dunia melaporkan bahwa rencana rekonstruksi Suriah memerlukan dukungan kuat dari komunitas internasional untuk menyelesaikan sengketa politik di negara itu secara lebih menyeluruh.***