Laporan tersebut menyoroti sejumlah poin utama yakni: AKP migran Indonesia melaporkan beragam praktik kerja paksa menurut indikator kerja paksa Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), seperti penipuan, penahanan dokumen identitas pribadi, penyalahgunaan kerentanan dan jeratan utang.

Para nelayan migran mengaku secara ilegal diminta membayar biaya perekrutan sekitar Rp7-31 juta setara dengan 1-4 kali gaji per bulan yang dijanjikan. Hal itu bertentangan dengan ketentuan UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kemudian yang menjadi sorotan yakni penahanan upah hingga 20 bulan. Dalam satu kasus, seorang pekerja dengan cedera mata tidak mendapat kompensasi asuransi yang setara 25 kali lipat gaji.

Baca Juga: Jubir Kemlu China, Mao Ning: Pihak yang Ingin Perdamaian Harus Tolak "Kemerdekaan Taiwan"

Selain itu, terkait Perikanan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU Fishing), sebanyak enam dari 12 kapal berbendera Taiwan terindikasi melakukan kegiatan IUU Fishing di antaranya transhipment ilegal, beroperasi tanpa izin di luar yurisdiksi serta menangkap ikan di kawasan konservasi.

Transhipment, atau pemindahan muatan di tengah laut, kerap dibarengi dengan mematikan sistem AIS (Automatic Identification System) kapal guna menyembunyikan keberadaan mereka.

Para nelayan juga melaporkan praktik shark finning, pemotongan sirip hiu dan membuang tubuhnya ke laut, yang secara global sudah dilarang secara masif.

Baca Juga: Paviliun Indonesia Dapat Respons Positif dari Pengunjung Taiwan Hardware Show di Taipei

Sementara itu, empat kapal teridentifikasi terhubung dengan merek tuna kalengan AS, Bumble Bee, milik perusahaan bisnis tuna Taiwan, FCF. Adapun ke-empat kapal tersebut adalah Chaan Ying, Guan Wang, Shin Lian Fa No. 168, dan juga Sheng Ching Fa No. 96.

Kapal-kapal itu tercatat beberapa kali memasok hasil tangkapan ke Bumble Bee selama beberapa tahun, yang mengindikasikan relasi bisnis yang langgeng di antara kedua belah pihak.***