Dengan demikian, polisi yang baru tidak lagi bergantung pada suap untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang secara signifikan mengurangi tingkat korupsi dalam tubuh kepolisian.

Mengapa Ini Relevan untuk Indonesia?

Indonesia, seperti Georgia pada awal 2000-an, juga berjuang dengan masalah korupsi yang merusak fondasi negara. Meskipun sudah banyak upaya dilakukan untuk memerangi korupsi, termasuk pembentukan KPK, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik-praktik koruptif masih ada di berbagai institusi, termasuk kepolisian.

Baca Juga: Prabowo Tunjuk Pratikno Jadi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Merah Putih

Prabowo, yang dikenal sebagai sosok tegas dan berdisiplin tinggi, dapat meniru langkah Saakashvili dalam memberantas korupsi dengan tindakan yang radikal dan berani. Pemecatan massal terhadap aparat yang terbukti korup, disertai dengan perekrutan baru yang transparan dan profesional, bisa menjadi langkah awal yang signifikan.

Namun, tidak hanya berhenti di situ, seperti yang dilakukan Saakashvili, Prabowo juga harus memastikan bahwa para penegak hukum yang baru mendapatkan insentif yang layak agar mereka tidak tergoda oleh praktik suap. Ini adalah pendekatan jangka panjang yang tidak hanya menekan korupsi, tetapi juga memperbaiki reputasi institusi-institusi penegak hukum di mata masyarakat.

Reformasi Bisnis dan Birokrasi: Memotong Jalur Korupsi

Baca Juga: Rosan Roeslani Dipercaya Prabowo Jadi Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kabinet Merah Putih

Selain dari reformasi di sektor kepolisian, Saakashvili juga melakukan perubahan besar di sektor bisnis dan birokrasi. Georgia, sebelum reformasi, dikenal dengan birokrasi yang lambat, berbelit-belit, dan penuh dengan pungli. Pelaku usaha harus membayar sejumlah besar uang hanya untuk mendapatkan izin dasar, yang membuat iklim bisnis sangat tidak kondusif.

Saakashvili memahami bahwa untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dia harus memotong rantai birokrasi yang rumit dan memberantas pungutan liar. Dia memerintahkan penghapusan lebih dari 80 persen peraturan bisnis yang tidak perlu, menyederhanakan proses perizinan, dan menciptakan one-stop service yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan izin hanya dalam hitungan hari, bukan bulan.

Langkah ini meningkatkan peringkat Georgia dalam Ease of Doing Business secara dramatis, menjadikan negara tersebut salah satu tujuan investasi yang paling menarik di kawasan itu.

Baca Juga: Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Jadi Hak Prerogatif Presiden Prabowo Subianto

Bagi Indonesia, yang juga terkenal dengan masalah birokrasi yang berbelit-belit, reformasi semacam ini akan sangat bermanfaat. Prabowo dapat meniru langkah ini dengan melakukan pemangkasan terhadap peraturan-peraturan yang tidak efisien, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih transparan dan ramah investor.