Karena, katanya, kalau musim libur lebaran dan Nataru  itu biasanya menjadi momen bagi industri pengolahan untuk bisa menaikkan produksinya mengingat  belanja masyarakat lebih banyak saat itu.

“Tapi, dengan melarang truk-truk sumbu 3 mereka beroperasi, barang-barang mereka juga tidak bisa didistribusikan. Akibatnya, akan terjadi kelangkaan di pasar dan harganya mahal. Akibatnya, para industri itu juga akan mengurangi produksinya dan otomatis itu juga akan mengurangi kontribusi mereka terhadap ekonomi nasional kita,” ujarnya.

Jadi, dia menyarankan agar sebelum dilakukan kebijakan pelarangan tersebut, perlu ada yang namanya Regulatory Impact Assessment (RIA). Sebab, menurutnya, melalui RIA ini, para perancang kebijakan publik dapat mengkalkulasi sejak awal berapa besar biaya yang ditanggung dan manfaatnya saat mengimplementasikannya.

Baca Juga: Anggota Komisi VII DPR RI Minta Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Libur Hari Besar Keagamaan Ditinjau Kembali

Sehingga, pemegang kebijakan juga dapat mengevaluasi mana kebijakan yang produktif dan kontra produktif bagi dunia usaha maupun untuk kepentingan publik.

“RIA itu dilakukan di awal. Tapi, kita  kan biasanya melakukan RIA itu setelah kebijakan itu dijalankan. Jadi, kejadiannya sudah terjadi baru dievaluasi,” katanya.***