ORBITINDONESIA.COM - Anggota Dewan Pakar Gerindra sekaligus praktisi transportasi dan logistik Bambang Haryo Soekartono menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi angkutan logistik tidak ada di dalam undang-undang sehingga harus dibatalkan. Yang diatur dalam undang-undang transportasi itu hanya permasalahan yang berhubungan dengan keselamatan   dan keamanan serta kenyamanan transportasi.

“Jadi, di Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan itu sama sekali tidak mengatur yang berhubungan dengan sertifikasi halal sehingga harus dibatalkan. Yang diatur itu adalah yang berhubungan dengan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasinya,” ujarnya kepada media baru-baru ini.

Jadi, lanjutnya, permasalahan transportasi itu tidak ada hubungannya dengan sertifikasi halal. Karena, menurutnya, sertifikasi halal itu hanya diberlakukan sebenarnya untuk hasil industri seperti untuk makanan, obat-obatan, dan sebagainya.

Baca Juga: Suripno: Kebijakan Pelarangan Angkutan Logistik Saat Libur Besar Perlu Kajian Perhitungan Kerugian Ekonomi  

Untuk itu, kata caleg DPR terpilih dari Dapil Jawa Timur I ini, sertifikasi halal itu tidak bisa membuat transportasi barang industri yang tidak punya sertifikasi halal tidak boleh beredar. “Yang menentukan untuk menggunakan atau tidak menggunakan transportasi itu bukan pemerintah, tapi masyarakat,” ucapnya.

Dia mengatakan sertifikasi halal itu tidak boleh dipaksakan untuk transportasi logistik. “Itu terserah  masyarakat apakah menggunakan angkutan itu atau tidak. Artinya, tidak boleh menghambat  masyarakat untuk mendistribusikan barangnya,” tukas Bambang Haryo.

Dia mengungkapkan di negara-negara dunia lainnya juga tidak ada pemaksaan sertifikat halal ini terhadap transportasi logistiknya.  “Jadi, aneh jika Indonesia mau menerapkannya. Ada apa ini,” katanya penuh tanda tanya.

Baca Juga: Praktisi Transportasi Minta Pelarangan Truk Logistik Sumbu 3 Saat Hari-hari Besar Keagamaan Mulai Dihapuskan

Kalaupun memang ada niat baik pemerintah mau mengadakan sertifikasi halal terhadap transportasi logistik ini, menurutnya, itu sebaiknya tidak berbayar dan difasilitasi pemerintah sepenuhnya.

“Kementerian agama harus memfasilitasi sepenuhnya sertifikasi halal ini dan tidak harus berbayar. Jadi, jangan sampai aturan itu digunakan hanya untuk mencari duit saja oleh oknum-oknum tertentu,” katanya.

Apalagi, menurutnya, sertifikasi halal itu akan diterapkan pada saat kondisi beban para pengusaha transportasi logistik ini lagi sulit saat ini. Dia mengutarakan pengusaha transportasi logistik saat ini memiliki banyak komponen biaya yang membebaninya sehingga ongkos logistik itu menjadi mahal.

Baca Juga: Pengusaha Logistik dan Forwarder yang Tergabung di ALFI Minta Sertifikasi Halal Digratiskan

“Jadi, kalau dibebani lagi dengan sertifikat halal ini, ongkos logistik akan semakin mahal lagi, dan ini akan menambah beban bagi pelaku usaha,” tuturnya.

Secara logika, kata Bambang, jika transportasi logistik itu diwajibkan untuk sertifikasi halal, berarti infrastruktur jalan yang digunakan seharusnya juga disertifikasi halal. “Kan semua transportasi harus melewati jalan untuk membawa muatannya. Jadi, ini adalah satu kebijakan yang ngawur, asal-asalan,” tandasnya.

Dia pun meminta agar peraturan ini dihapuskan. Dirjen Perhubungan Darat harus dengan tegas menolak sertifikasi halal ini untuk melindungi para pelaku usaha logistik.  “Sertifikasi halal ini tidak boleh digunakan kepentingan sepihak dengan menyetop hasil produksi atau industri ataupun transportasi yang ada, nggak bisa,” cetusnya.***