Purbaya Yudhi Sadewa: Ruang Fiskal Masih Cukup Longgar Meski Harga Minyak Bergejolak
ORBITINDONESIA.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, ruang fiskal masih cukup longgar meski harga minyak bergejolak, bahkan andai harga minyak USD 100/barel sepanjang tahun.
Dengan skenario itu, defisit masih terkendali di 2,9% PDB. Bahkan, tanpa kebijakan tambahan seperti kerja fleksibel (WFH) pun defisit APBN sudah dapat ditekan di level tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga masih punya bantalan fiskal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini Rp 420 triliun yang bisa digunakan.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman menilai, pemerintah seharusnya memperbaiki keseimbangan penerimaan dan belanja secara fundamental. Penggunaan SAL secara agresif berisiko kehilangan buffer fiskal untuk menghadapi tekanan selanjutnya.
Selain itu, berpotensi mengganggu likuiditas perbankan dan menekan pasar keuangan. Bahkan bisa dibaca sebagai menyempitnya ruang fiskal yang pada akhirnya meningkatkan persepsi risiko dan pembiayaan utang ke depan.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) M. Ishak Razak menilai, kebijakan menahan harga BBM seharusnya diterapkan pada BBM bersubsidi. BBM nonsubsidi tetap mengacu harga pasar dan keekonomian. Apalagi selisih harga jual dan keekonomian akan ditanggung Pertamina.
Untuk Pertamax saja, dengan konsumsi nasional 21,6 juta liter per hari, Pertamina bakal menanggung selisih harga keekonomian dan jual sekitar Rp 120 miliar/hari atau Rp 3,6 triliun/bulan. Belum lagi Pertamax Green, Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan Dexlite.
Praktisi industri migas Hadi Ismoyo mengkalkulasi jika harga minyak sekitar USD 90/barel dan kurs 17.000/USD, kenaikan harga BBM bisa mencapai 28%. Sehingga, harga Pertamax yang kini Rp 12.300/liter seharusnya menjadi sekitar Rp 15.744/liter. Jika 40% dari total kebutuhan BBM adalah nonsubsidi, spread harga yang ditanggung adalah Rp 340 miliar/hari.
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai, dalam jangka pendek selisih harga akan ditutup dari hasil keuntungan bisnis hulu migas Pertamina. Dalam jangka panjang arus kas Pertamina akan tertekan, dan akhirnya kebutuhan pembiayaan meningkat untuk kompensasi harga BBM nonsubsidi.
Kondisi ini berpotensi meningkatkan kebutuhan utang, yang berdampak pada rasio leverage dan persepsi risiko kredit perusahaan. Juga mengancam ketahanan energi nasional yang sangat bergantung pada kapasitas investasi dan operasional Pertamina.
Sementara Menkeu Purbaya mengeklaim, Pertamina memiliki keuangan sehat dan cukup mampu untuk menanggung selisih harga jual BBM nonsubsidi dengan harga keekonomiannya. Ia beralasan saat ini pemerintah lancar membayar kompensasi ke Pertamina. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Roberth MV Dumatubun mengatakan, perseroan akan mengikuti arahan pemerintah, apakah selisih harga jual itu bakal dikompensasi negara ataupun perseroan.
Hingga kini kapal tanker Pertamina Pride yang mengangkut minyak mentah untuk kebutuhan domestik, belum bisa melewati Selat Hormuz. Namun, VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, perusahaan sudah mendapatkan pasokan pengganti muatan Pertamina Pride yang seharusnya tiba di Indonesia hari ini.
Pertamina Pride memuat 249.821 metrik ton (setara dengan sekitar 1,86-1,90 juta barel) minyak mentah/kondensat dengan status laden alias sedang membawa muatan penuh.***
