ORBITINDONESIA.COM - Para pelaku usaha logistik dan forwarder yang tergabung dalam Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI)  meminta agar sertifikasi halal digratiskan. Jika berbayar apalagi dengan harga yang cukup mahal, itu sama saja dengan memberi beban biaya kepada pengusaha.

“Beban dari pengusaha logistik dan forwarder dengan situasi saat ini yang disebabkan adanya isu geopolitik dan lain-lain sudah sangat sulit. Ini ditambah lagi harus membayar sertifikasi halal dengan harga yang cukup mahal. Jelasnya, ini juga akan menambah beban pengusaha dan bukan untuk meringankan kita,” ujar Ketua Umum DPP ALFI, Akbar Djohan kepada media baru-baru ini.

Dia mengatakan, pada dasarnya program ini  sangat baik dan ALFI mendukung sepenuhnya dengan harapan adanya perbaikan-perbaikan untuk jasa-jasa handling terutama klaster-klaster penanganan kargo halal. Apalagi, Indonesia adalah salah satu negara terbesar populasi muslimnya di dunia.

Baca Juga: Kementerian Transportasi dan Logistik Arab Saudi Siapkan 27 Ribu Bus untuk Angkutan Haji 1445 Hijriah

“Tapi, pemerintah kan seharusnya bukan hanya berangkat dari program sertifikasi halalnya saja, tetapi juga harus membangun ekosistemnya terlebih dahulu. Artinya, ekosistem supply chain halal itu harus dibangun dari end to end, jangan ujug-ujug mewajibkan sertifikasi halal,” tukasnya.

Dia berharap sertifikasi halal ini tidak malah membebani para pengusaha yang malah memberikan tambahan biaya logistik yang tinggi.  Tapi, sepatutnya pemerintah itulah yang harus bertanggung jawab menyiapkan semua infrastruktur, baik itu hard infrastruktur maupun soft infrastruktur.

Soft infrastruktur itu seperti pengakuan oleh pemerintah terhadap pengusaha logistik bahwa pengusaha itu sudah memenuhi standar.  “Dan itu fungsi pemerintah seharusnya dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Bukan sebaliknya memberi beban biaya kepada pengusaha,” katanya.

Baca Juga: CEO SCI Setijadi Usulkan Lima Pilar Strategi Pengembangan Sektor Logistik Indonesia untuk Pemerintah Baru

Menurutnya, penerapan sertifikasi halal ini bisa memicu biaya logistik yang semakin tinggi. Sementara, pemerintah ingin untuk menurunkan biaya logistik yang terlalu tinggi. “Ini kan malah bertolak belakang jadinya,” ucapnya.

Akibat naiknya biaya logistik ini, menurut Akbar, masyarakat juga akan menanggungnya. Artinya, biaya kenaikan itu akan ditagihkan kepada pelanggan di masyarakat. Akibatnya harga barangnya juga akan naik dan akan menurunkan daya saingnya.

“Daya saing produk-produk kita akan turun.  Padahal,  dimana-mana di luar negeri itu pemerintahnya semua yang siapkan sehingga usaha logistiknya maju-maju,” ujarnya.

Baca Juga: Suripno: Kebijakan Pelarangan Angkutan Logistik Saat Libur Besar Perlu Kajian Perhitungan Kerugian Ekonomi  

Dia pun mengingatkan pemerintah agar penerbitan sertifikasi halal ini tidak menjadi carut marut lagi seperti halnya sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).