“Waktu itu, pemerintah dengan bangganya ingin buru-buru menerapkan SNI logistic. Tapi, ekosistem tata kelola industrinya tidak dibangun sehingga terjadilah carut marut dalam pelaksanaannya. Jadi, jangan sampai halal logistik ini juga mengulangi lagi hal-hal yang instan seperti itu. Cukup melakukan program-program instan untuk mengumpulkan dana dari penerbitan sertifikat itu,” tandasnya.

Prinsipnya, kata Akbar, ALFI selalu mendukung program pemerintah. “Tapi, pemerintah harus hadir di situ, bukan membebani pengusaha lagi. Kalau boleh, kalau memang mau dipaksakan Oktober nanti sertifikasi halal ini, pemerintah harus menggratiskan biayanya,” katanya.

Intinya, lanjut Akbar, ekosistem halal supply chain itu yang harus dibangun, bukan semata sertifikasi. Untuk sertifikasi halal makanan, misalnya, daging-dagingan atau ayam, menurutnya, pemerintah seharusnya sudah menyiapkan cold storagenya untuk menjaga kualitasnya.

Baca Juga: Kementerian Transportasi dan Logistik Arab Saudi Siapkan 27 Ribu Bus untuk Angkutan Haji 1445 Hijriah

“Tapi, apa itu sudah dilakukan? Coba kita lihat ke Muara Angke, nelayan-nelayan di situ swasta semua yang bangun cold storagenya untuk menjaga kualitas ikannya.  Pemerintah ada nggak yang membangun? Nggak ada. Contohnya begitu,” ungkapnya.

Jadi, lanjutnya, jangankan halal, produk yang berkualitas sesuai penanganan cargo fresh saja pemerintah tidak siapkan. Akibatnya, kualitas daripada makanan yang dianggap bisa memberikan gizi kepada generasi muda itu jauh dari harapan. “Jadi, program sertifikasi halal ini seperti dipaksakan jalan, padahal tanpa adanya kajian terlebih dahulu,” tuturnya.***