Sebelum Hamas terbentuk, Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization (PLO) sudah terlebih dahulu didirikan pada 28 Mei 1964 dalam sebuah konferensi yang diadakan di Kairo, Mesir dengan inisiatif Presiden Mesir saat itu, Gamal Abdel Nasser.

PLO memiliki tujuan untuk menyatukan berbagai kelompok Palestina sembari memperjuangkan hak-hak pengungsi Palestina dan perlindungan hak asasi manusia.

Awalnya, PLO menerapkan strategi bersenjata dan gerilya dalam perjuangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama di bawah kepemimpinan Arafat, organisasi itu mengubah arah dengan mengadopsi pendekatan diplomatik.

Baca Juga: Riyad al-Maliki: Hamas Perlu Bekerja di Bawah Payung Organisasi Pembebasan Palestina PLO

Berusaha mendapatkan pengakuan lebih luas untuk negara Palestina di forum internasional, termasuk PBB, organisasi tersebut terdiri atas berbagai kelompok politik dan militer, di antaranya Fatah (kelompok terbesar) dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP).

Salah satu capaian dalam proses perdamaian yang dilakukan PLO adalah Perjanjian Oslo yang dihasilkan pada 1993 di Washington DC dan di Mesir pada 1995, setelah diawali proses rahasia di Oslo, Norwegia.

Tujuannya, mencapai perjanjian perdamaian berdasarkan Resolusi 242 dan Resolusi 338 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memenuhi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Baca Juga: Hamas Kukuh Dukung Usulan Gencatan Senjata 2 Juli dari Presiden Joe Biden, Tolak Usulan Versi Baru

Hasil besar dari Perjanjian Oslo adalah saling pengakuan antara PLO dan Israel. PLO diakui sebagai perwakilan sah rakyat Palestina dan keduanya menyepakati batas-batas wilayah Israel dan Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Keduanya juga menyetujui pembentukan Otoritas Palestina (PA) yang diberikan sejumlah kekuasaan pemerintahan di wilayah tertentu.

Fatah sebagai kelompok terbesar dalam PLO yang didirikan oleh Yasser Arafat pada 1950-an, memegang kendali dalam membentuk Otoritas Palestina (PA) dan memiliki kekuasaan untuk mengelola beberapa wilayah Palestina, terutama di Tepi Barat.

Baca Juga: Israel dan Hamas Capai Kemajuan dalam Pembicaraan Pembebasan dan Pertukaran Sandera di Gaza

Namun, Israel, dengan mulut manisnya, memilih untuk mempertahankan kendali atas tanah Arab yang didudukinya setelah Perang 1967, baik Jalur Gaza, Tepi Barat, maupun dataran tinggi Golan di Suriah. Perjanjian Oslo, nihil.