Di era Prabowo, diplomasi militer diharapkan bisa lebih berperan, tidak hanya dalam meningkatkan kapasitas tempur, tetapi juga menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Diplomasi ini juga mencakup penguatan kerja sama dalam menghadapi ancaman non-tradisional.

Terorisme lintas batas, perdagangan narkoba, hingga kejahatan siber adalah masalah yang membutuhkan pendekatan kolektif. Dengan peningkatan anggaran dan modernisasi yang dilakukan, Indonesia dapat lebih proaktif dalam memimpin kerja sama regional di bidang keamanan, memastikan bahwa stabilitas di ASEAN tetap terjaga.

Namun, di balik visi besar ini, tersimpan tantangan yang tidak kalah besar. Modernisasi militer, peningkatan anggaran, dan penguatan diplomasi militer hanya akan berhasil jika ada sinergi antara Pemerintah, militer, dan masyarakat.

Baca Juga: Kapal Perang TNI AL, KRI Bung Tomo Bersiap Menjelang Latihan Bersama Angkatan Laut Vietnam

Tanpa dukungan publik yang kuat, langkah-langkah yang diambil bisa menjadi sekadar formalitas. Oleh karena itu, transparansi dalam penggunaan anggaran, keterlibatan publik dalam mendukung program pertahanan, serta komitmen untuk memberantas korupsi di sektor militer harus menjadi prioritas utama.

TNI, di usianya yang ke-79, bukan lagi sekadar penjaga kedaulatan teritorial. Di bawah visi Prabowo, TNI juga harus siap menghadapi ancaman global yang lebih kompleks. Dunia semakin berubah, dan Indonesia harus berubah bersamanya.

Namun, seperti pepatah Jawa yang mengatakan, "Sak dermo ngundhuh wohing pakarti", kita akan memetik buah dari apa yang kita tanam. Di era baru ini, Prabowo dan TNI tengah menanam benih transformasi, dengan harapan bahwa di masa depan, Indonesia akan menjadi negara yang kuat, berdaulat, dan mampu menghadapi segala tantangan.

Baca Juga: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Kapolri dan Panglima TNI Bagi Pasukan ke Semua Daerah

* Khairul Fahmi adalah pemerhati militer, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS). ***