Quad juga menggarisbawahi bahwa Putusan Arbitrase 2016 di Laut China Selatan merupakan tonggak penting dan dasar untuk menyelesaikan sengketa-sengketa secara damai antara para pihak.

Para pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerja sama keamanan maritim, termasuk kolaborasi pasukan penjaga pantai. Rencana tersebut termasuk kapal penjaga pantai AS mengizinkan personel dari mitra-mitra Quad berada di atas kapal itu di kawasan Indo-Pasifik.

Selain kerja sama keamanan, para pemimpin menegaskan bahwa mereka akan bekerja sama dalam berbagai bidang termasuk keamanan siber, pengembangan teknologi penting dan yang sedang berkembang, kesehatan global seperti program antikanker, dan bantuan bencana.

Baca Juga: Pesawat Tempur F-16 TNI AU Pernah Kontak dengan UFO di Pantai Selatan Jawa, Laut China Selatan dan Papua

Pemerintah China sebelumnya menyatakan memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas kepulauan yang disebut "Nanhai Zhudao" di Laut China Selatan yaitu terdiri dari Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao dan Nansha Qundao di Laut China Selatan dan perairan di sekitarnya.

Pada 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional, atas permintaan Filipina, memberikan fatwa bahwa daratan hasil reklamasi di Laut China Selatan tidak bisa dijadikan dasar klaim perairan karena tidak memiliki dasar hukum. Namun China menolak mengakui fatwa itu karena menilai arbitrase juga tidak punya dasar hukum untuk memutus wilayah perairan tersebut.

Quad sendiri digagas pada 2007 oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sebagai mekanisme konsultasi informal empat negara yang memiliki nilai-nilai yang sama tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Baca Juga: Angkatan Laut China dan Rusia Latihan Bersama di Kawasan Laut China Selatan

Namun setelah 2007, aliansi tersebut sempat tidak aktif bahkan Australia sempat lebih dekat ke Beijing saat Perdana Menteri Kevin Rudd memerintah.

Quad baru kembali aktif saat masa pemerintaha Presiden Joe Biden dengan mengadakan pertemuan bersama Jepang, India, dan Australia pada 2021 lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Biden berjanji untuk mendanai India dalam mempercepat produksi vaksin COVID-19 dan mendistribusikannya ke seluruh Asia.***