ORBITINDONESIA.COM - Kementerian Luar Negeri menyampaikan kondisi di Laut China Selatan maupun Laut China Timur secara umum stabil sebagai tanggapan atas kekhawatiran Kelompok Quad (Quadrilateral Security Dialogue) di kawasan tersebut.

"Situasi di Laut China Timur dan Laut China Selatan secara umum stabil. Beberapa negara di luar kawasan terus membuat kelompok-kelompok kecil dan mencoba segala cara untuk mencampuri masalah maritim di depan pintu gerbang China guna memicu konfrontasi blok, menciptakan ketegangan dan merusak perdamaian dan stabilitas regional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin, 23 September 2024.

Para pemimpin negara kelompok Quad (Quadrilateral Security Dialogue) yaitu Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri India Narendra Modi merampungkan pertemuan puncak mereka di Delaware, AS pada Sabtu, 21 September 2024.

Baca Juga: Pesawat Tempur F-16 TNI AU Pernah Kontak dengan UFO di Pantai Selatan Jawa, Laut China Selatan dan Papua

Dalam pernyataan bersama, mereka menyampaikan keprihatikan serius atas situasi di Laut China Timur dan Laut China Selatan karena adanya manuver-manuver yang bersifat memaksa dan mengintimidasi.

Quad juga mengutuk penggunaan kapal-kapal penjaga pantai dan pasukan angkatan laut yang berbahaya, termasuk meningkatnya penggunaan manuver-manuver di laut dan menentang upaya-upaya untuk mengganggu kegiatan eksploitasi sumber daya alam lepas pantai negara-negara lain.

"Saya tegaskan bahwa tidak ada campur tangan dari kekuatan mana pun yang akan melemahkan tekad China dalam mempertahankan kedaulatan teritorial serta kepentingan maritimnya sesuai dengan hukum dan menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan," ungkap Lin Jian.

Baca Juga: Angkatan Laut China dan Rusia Latihan Bersama di Kawasan Laut China Selatan

Lin Jian pun mengatakan pemerintah China akan mengajukan protes serius atas tindakan apa pun yang merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China.

"Kerja sama antarnegara harus kondusif bagi perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan, dibanding berfokus pada pembentukan kelompok eksklusif yang merusak kepercayaan dan kerja sama di antara negara-negara kawasan," tambah Lin Jian.

China, menurut Lin Jian, terbuka terhadap kerja sama antara negara-negara di laut, tetapi kerja sama tersebut tidak boleh menargetkan negara lain atau merusak perdamaian dan stabilitas regional dengan dalih apa pun.

Baca Juga: Filipina dan China Sepakati Deeskalasi di Laut China Selatan Agar Dapat Kirim Personel dan Kargo ke Beting Ayungin

Pernyataan bersama Quad menyebutkan sengketa-sengketa maritim harus diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional, sebagaimana tercermin dalam UNCLOS serta menegaskan kembali bahwa UNCLOS menetapkan kerangka hukum di mana semua kegiatan di lautan dan samudera harus dilaksanakan.

Quad juga menggarisbawahi bahwa Putusan Arbitrase 2016 di Laut China Selatan merupakan tonggak penting dan dasar untuk menyelesaikan sengketa-sengketa secara damai antara para pihak.

Para pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerja sama keamanan maritim, termasuk kolaborasi pasukan penjaga pantai. Rencana tersebut termasuk kapal penjaga pantai AS mengizinkan personel dari mitra-mitra Quad berada di atas kapal itu di kawasan Indo-Pasifik.

Baca Juga: Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn: Filipina dan China Berkomitmen Kurangi Ketegangan Terkait Laut China Selatan

Selain kerja sama keamanan, para pemimpin menegaskan bahwa mereka akan bekerja sama dalam berbagai bidang termasuk keamanan siber, pengembangan teknologi penting dan yang sedang berkembang, kesehatan global seperti program antikanker, dan bantuan bencana.

Pemerintah China sebelumnya menyatakan memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas kepulauan yang disebut "Nanhai Zhudao" di Laut China Selatan yaitu terdiri dari Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao dan Nansha Qundao di Laut China Selatan dan perairan di sekitarnya.

Pada 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional, atas permintaan Filipina, memberikan fatwa bahwa daratan hasil reklamasi di Laut China Selatan tidak bisa dijadikan dasar klaim perairan karena tidak memiliki dasar hukum. Namun China menolak mengakui fatwa itu karena menilai arbitrase juga tidak punya dasar hukum untuk memutus wilayah perairan tersebut.

Baca Juga: Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr Kritik Tindakan Pesawat Tempur China Ilegal dan Ceroboh di Laut China Selatan

Quad sendiri digagas pada 2007 oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sebagai mekanisme konsultasi informal empat negara yang memiliki nilai-nilai yang sama tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Namun setelah 2007, aliansi tersebut sempat tidak aktif bahkan Australia sempat lebih dekat ke Beijing saat Perdana Menteri Kevin Rudd memerintah.

Quad baru kembali aktif saat masa pemerintaha Presiden Joe Biden dengan mengadakan pertemuan bersama Jepang, India, dan Australia pada 2021 lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Biden berjanji untuk mendanai India dalam mempercepat produksi vaksin COVID-19 dan mendistribusikannya ke seluruh Asia.***