ORBITINDONESIA.COM - Kepala pemerintahan transisi Bangladesh Muhammad Yunus meminta India untuk memastikan mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina tetap diam, karena pernyataan politiknya dapat menyebabkan ketidaknyamanan antara kedua negara tetangga tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan Press Trust of India, pada Kamis, 5 September 2024, Muhammad Yunus mengatakan bahwa Sheikh Hasina yang melontarkan pernyataan politik dari India merupakan sikap tidak ramah dan menyatakan bahwa ia harus tetap diam sampai Dhaka meminta ekstradisinya.

Sheikh Hasina melarikan diri ke India pada 5 Agustus 2024 di mana dia tinggal saat ini, menyusul protes massal terhadap pemerintahan yang dijalankannya selama 15 tahun di Bangladesh.

Baca Juga: Pemerintah Transisi Bangladesh Akan Cabut Semua Paspor Diplomatik, Termasuk Paspor Mantan PM Sheikh Hasina

“Jika India ingin mempertahankannya sampai (pemerintah) Bangladesh menginginkannya kembali, syaratnya dia harus diam,” kata Yunus.

Hasina tampaknya hanya memberikan satu wawancara kepada media yang menyatakan bahwa Amerika Serikat berada di balik pemecatannya.

Hasina mengatakan, dia menolak menyerahkan Pulau Saint Martin kepada AS yang akan memberi pengaruh Washington atas Teluk Benggala, berdasarkan laporan harian India, Economic Times, pada Agustus. Namun AS telah membantah pernyataan Hasina.

Baca Juga: Jumlah Korban Tewas Akibat Banjir Bandang di Timur dan Tenggara Bangladesh Meningkat Menjadi 52

Setelah jatuhnya pemerintahan Hasina, Yunus diangkat sebagai kepala pemerintahan transisi sampai pemilu baru diadakan.

Yunus mengatakan, Bangladesh menghargai hubungan yang kuat dengan India, namun New Delhi bertindak melampaui narasi yang menggambarkan setiap partai politik lain kecuali Liga Awami sebagai kelompok Islamis dan bahwa negara itu akan berubah menjadi Afghanistan tanpa Sheikh Hasina.

Sementara itu, Penasehat Urusan Luar Negeri Md Touhid Hossain sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah akan meminta India untuk mengirim kembali Hasina dari India jika diperlukan oleh sistem hukum negara tersebut.

Baca Juga: Parah, Dokter di Seluruh Bangladesh Mulai Mogok Tanpa Batas, Layanan Kesehatan Lumpuh

Banyak kasus, termasuk pembunuhan, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, telah diajukan terhadap Hasina dan pejabat pemerintahannya setelah pengunduran dirinya.

Adapun ketua komisi pemilihan umum dan empat komisioner lainnya dari pengawas pemilihan Bangladesh mengundurkan diri pada Kamis.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kazi Habibul Awal mengatakan bahwa pemilihan terakhir yang diadakan pada 7 Januari tahun ini yang memberikan Hasina masa jabatan keempat yang belum pernah terjadi sebelumnya merupakan kontroversial karena tidak inklusif secara politik.***