Selain itu, ASEAN mampu menjadikan dirinya sebagai tujuan investasi, menyusul perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Dalam hal ini, semua negara ASEAN telah menyadari pentingnya stabilitas dalam jangka panjang, tenaga kerja yang semakin berdaya asing, termasuk kemampuan menjalankan demokrasi di dalam negeri yang mengandalkan hak asasi manusia (HAM).

Sebagian besar negara ASEAN telah memiliki alat ukur pembangunan yang disesuaikan dengan indikator-indikator utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Indonesia memainkan perannya dalam sektor ekonomi di ASEAN. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar, Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai negara yang paling serius memelopori pendirian RCEP dan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Indonesia juga aktif mendorong terwujudnya lingkungan bisnis yang stabil dan terkoordinasi.

Baca Juga: Mantan Menlu Malaysia, Rais Yatim: ASEAN Perlu Lebih Vokal Dalam Penentuan Nasib Palestina ke Depan

Kerja sama yang sudah terjalin di antara negara anggota ASEAN semakin berkembang. Adapun kerja sama yang perlu ditingkat, menurut Rezasyah, yakni melanjutkan prakarsa transformasi digital, seperti digitalisasi bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang UMKM, mengingat sektor ini adalah tulang punggung ekonomi ASEAN dan beranggotakan mereka yang rentan dari naik turunnya kurs valuta asing.

Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi penyatuan berbagai jasa sistem pembayaran dengan menggunakan QR Code, agar pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, serta aman.

Menggiatkan kerja sama sub-regional yang telah lama berdiri seperti Singapore-Johor-Riau (Sijori), Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BOMP-EAGA) dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMTGT), menjadi bagian penting dalam peningkatan sektor ekonomi di ASEAN.

Baca Juga: Retno Marsudi: Sebagai Produsen Utama Gandum, Rusia Mitra Penting ASEAN Dalam Ketahanan Pangan

"Dengan cara ini, pembangunan di wilayah terluar ASEAN dapat menjadi semakin aktif dan berkembang," kata Rezasyah.

Selain itu, mempersulit peredaran transaksi ilegal dan memperkuat upaya pencegahan pencucian uang juga perlu ditingkatkan sehingga melalui cara ini tidak ada lagi rasa curiga di antara para pelaku ekonomi di lingkungan ASEAN.

Kebijakan luar negeri didominasi agenda ekonomi

Baca Juga: Menlu ASEAN Kutuk Serangan Israel Terhadap Warga dan Infrastruktur Sipil di Gaza Palestina

Sementara itu, peneliti hubungan internasional Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Andrew Mantong menyebut kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Jokowi selama dua periode didominasi sejumlah agenda ekonomi.