"Sebagai sebuah kebijakan, kebijakan pengelolaan dan standarisasi AMDK tentu tidak berjalan dalam ruang hampa. Tentu terdapat tarik ulur kepentingan dalam penetapan dan pelaksanaannya, apapun bentuk kepentingan tersebut," katanya.

Dia melanjutkan, kecerdasan masyarakat dan konsumen sangat dibutuhkan saat ini. Perilaku dan permintaan konsumen adalah hal yang pada akhirnya menentukan keberlanjutan dan pemberdayaan AMDK, terutama merek dagang lokal dan dalam negeri.

Trisno berpendapat pemerintah seharusnya memiliki langkah preventif daripada selalu menunggu viral dan diprotes oleh masyarakat. Upaya preventif itu harus diikuti dengan edukasi masyarakat selaku konsumen demi mewujudkan lingkungan industri AMDK yang sehat.

Baca Juga: Pasca Lebaran 2024, Sejumlah Agen AMDK di Jakarta dan Depok Kehabisan Stok

Kelonggaran regulasi hanya akan membuat masyarakat selaku konsumen akan selalu menjadi tumbal. Di satu sisi, produsen AMDK juga dituntut agar terus mematuhi aturan yang berlaku terkait standar produk yang dijual ke publik.

Pasal 8 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan barang dan atau jasa harus sesuai dengan standar. Sehingga apabila bromat berbahaya bagi tubuh, maka seharusnya kandungan senyawa tersebut harus sesuai dengan batas aman di dalam setiap produk yang dijual ke konsumen.

Hingga saat ini sudah banyak contoh negara yang menarik peredaran produk AMDK akibat memiliki kelebihan kandungan bromat. Misalnya saja otoritas Amerika Serikat yang menarik lebih dari 300.000 produk amdk Zephyrhills dari pasar karena kandungan bromat melebihi batas aman.

Baca Juga: Waspada Hoaks, Belum Ada Bukti Kemasan AMDK Galon Polikarbonat Sebabkan Autis Pada Anak

Lantas, apakah pemerintah Indonesia berani melakukan hal serupa demi menjaga keamanan dan kesehatan warga negaranya?***