Lebih dari 6.200 orang telah ditangkap dalam 555 kasus dalam 10 hari terakhir dari 17 hingga 26 Juli, menurut laporan surat kabar Prothom Alo pada Sabtu.

Sebagian besar dari mereka berasal dari partai oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan partai Jamaat-e-Islami Banglades serta mahasiswa.

Protes mahasiswa yang menuntut reformasi sistem kuota pekerjaan pemerintah memaksa pemerintah untuk mengurangi kuota dari 56 persen menjadi 7 persen, termasuk 5 persen untuk keturunan veteran perang, setelah pengadilan tinggi negara itu mengeluarkan putusan pada Minggu lalu.

Baca Juga: Bangladesh Berlakukan Jam Malam di Tengah Aksi Protes Disertai Kekerasan, Sedikitnya 75 Orang Tewas

Mengenai pemulihan jaringan internet yang ditutup pada 19 Juli untuk menghentikan disinformasi selama protes yang disertai kekerasan, Menteri Muda Bidang Pos, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi Zunaid Ahmed Palak mengatakan, keputusan akan dibuat setelah pertemuan dengan operator telepon seluler pada Minggu.

Sebelumnya, menteri tersebut mengatakan pihaknya mematikan internet pada 19 Juli untuk menghentikan disinformasi selama protes yang penuh kekerasan.

Namun, kemudian dia mengklaim bahwa pusat data pemerintah rusak selama aksi protes yang memutuskan internet.

Baca Juga: India Evakuasi Lebih dari 4.500 Mahasiswa dari Bangladesh di Tengah Aksi Protes yang Tewaskan Banyak Orang

Menteri Administrasi Publik Farhad Hossain pada Sabtu mengatakan bahwa kantor-kantor akan dibuka selama enam jam dari pukul 09:00 hingga 15:00 mulai Minggu hingga Selasa mengingat situasi yang disebabkan oleh gerakan reformasi kuota tersebut.

Pekan lalu, kantor-kantor dibuka selama dua hari (Rabu dan Kamis) selama empat jam.***